Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menerapkan empat strategi guna menyukseskan Program Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Kami serius dalam membangun mal pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu dalam keterangan pers di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan Program MPP Kementerian PANRB ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar adanya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik yang terintegrasi di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.
"Sesuai arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas ada empat strategi yang harus dilakukan kepala pemerintah daerah dalam menyukseskan MPP ini," ujarnya.
Ia menyatakan empat strategi tersebut, yakni pelayanan langsung secara interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan, pelayanan bergerak yang menggunakan sarana transportasi, pelayanan mandiri merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri, dan MPP digital.
"Ini adalah pelayanan interaktif menggunakan teknologi informasi," katanya.
Dia menjelaskan semangat MPP, yakni bagian mengintegrasikan layanan.
"Hal ini bukti arahan Pak Presiden agar birokrasi segera berdampak. Ekosistem MPP ditargetkan ada di seluruh Indonesia.
Kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama dan kolaborasi antarinstansi dan lembaga yang terintegrasi dengan menekankan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.
