Pangkalpinang (ANTARA) - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU),Kemenkumham Cahyo R. Muzhar melantik Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Sulaeman Taman menjadi majelis pengawas wilayah notaris (MPWN) Babel pengganti antar waktu 2021-2024 .
Fajar Juga dilantik jadi majelis kehormatan notaris wilayah (MKNW) Babel pengganti antar waktu 2022-2025.bIa dilantik bersamaan dengan 16 Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan 15 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, bertempat di Grand Hyatt Denpasar, Rabu.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Cahyo R. Muzhar dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU di pusat maupun wilayah dapat dioptimalkan. Khususnya dalam melakukan tugas pengawasan notaris. Pasalnya, sebanyak 60 persen pekerjaan dan permasalahan yang ada di Ditjen AHU berkaitan dengan notaris.
“Fungsi pengawasan dan pembinaan notaris menjadi penting karena banyak layanan Ditjen AHU yang ada di badan usaha maupun badan hukum yang diproses melalui notaris,” tambah Cahyo dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang
Dirinya juga berpesan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam mendukung program stategis Ditjen AHU dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2024. Pelaksanaan layanan perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Perlu disusun program yang konkret pada kantor wilayah serta dilakukan evaluasi per triwulan baik dari segi anggaran maupun capaian,” ujar Cahyo.
Dirinya menyatakan, baik Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris merupakan jabatan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris, yang juga menjadi faktor pendorong keanggotaan Indonesia dalam FATF (Financial Action Task Force )
Menurut Dirjen AHU , pengawasan notaris, tidak terlepas dari peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris untuk memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT), yang berdampak bagi kredibilitas keamanan investasi Indonesia di mata para investor.
Cahyo juga menyampaikan, jika Indonesia akhirnya resmi bergabung menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF) sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, setelah perjalanan panjang sejak tahun 2015. Capaian ini merupakan prestasi luar biasa bagi Indonesia, khususnya bagi Dir ktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi yang mendukung penuh dan terlibat dalam keanggotaan Indonesia di FATF.
Dirinya menjelaskan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras Ditjen AHU yang ditugaskan mengawal pengawasan terhadap tiga profesi yaitu akuntan, pengacara, dan notaris. Profesionalisme dari ketiga profesi tersebut dinilai menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk bergabung menjadi negara anggota FATF.
“Sepanjang tahun 2023 Ditjen AHU telah berpartisipasi secara aktif dalam agenda-agenda berskala internasional yang sangat mempengaruhi posisi strategis Indonesia secara geopolitik,” ujar Cahyo
Cahyo menyebutkan, di tahun ini Ditjen AHU juga telah sukses dalam menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum internasional The 61st Asia-Africa Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session. Salah satu hasilnya adalah Indonesia berhasil mendorong isu illegal fishing agar masuk menjadi rekomendasi yang diharapkan akan dikategorikan sebagai transnational organized crime.
“Keberhasilan ini dapat mendukung posisi Indonesia di tingkat internasional dalam bentuk pengakuan negara lain atas kepemimpinan Indonesia di politik luar negeri,” tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto berharap, pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanahnya sebagai pengawas dan Pembina notaris secara profesional dan berintegritas.
Hadir pada kegiatan ini dari Kemenkumham Babel,pada kegiatan tsb adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Adi Riyanto),dan Kepala Subbidang Luhkum, Bankum, JDIH (M. Ariyanto
