Jakarta (ANTARA) -
Prabowo Subianto, yang saat ini aktif menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diyakini banyak pihak punya nilai lebih karena dia menetapkan berbagai kebijakan pertahanan selama periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Walaupun demikian, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Prabowo pun dapat menjadi sasaran kritik capres lainnya saat sesi debat malam ini.
Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam dokumen visi dan misinya berkomitmen memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Turunan dari misi itu tertuang dalam salah satu program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
Setidaknya ada 18 kebijakan yang direncanakan oleh pasangan Prabowo-Gibran untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan, di antaranya meningkatkan jumlah anggaran secara bertahap dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) Polri.
Pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI/Polri. Ketiga, pasangan itu juga ingin memperkuat komponen cadangan (komcad) dan memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara.
Prabowo-Gibran juga menghendaki untuk memperkuat kemampuan badan pertahanan siber, memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar, memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan.
Terkait dengan tindak lanjut atas pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang dirintis sejak pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut ke pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, pasangan Prabowo-Gibran menawarkan konsep optimum essential force.
Prabowo-Gibran, terkait dengan itu, juga menginginkan ada kemandirian industri pertahanan dengan mendayagunakan semaksimal mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.
Sementara itu, kebijakan geopolitik yang dikehendaki pasangan Prabowo-Gibran jika mereka terpilih, antara lain, membuka kedutaan besar RI di Palestina, memperkuat strategi diplomasi maritim, melanjutkan peran aktif RI di forum-forum bilateral dan multilateral, dan memantapkan supremasi Indonesia di tingkat global berdasarkan asas politik bebas aktif.
Visi Anies dan Ganjar
Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. menetapkan lima garis kebijakan sebagai tindak lanjut dari visi pertahanan mereka.
Lima garis kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas misi menjaga kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0. Dalam dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, lima garis kebijakan itu, pertama, modernisasi pertahanan SAKTI.
SAKTI—yang merupakan kependekan dari perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0—merupakan tawaran pasangan Ganjar-Mahfud untuk kebijakan memperkuat dan modernisasi alutsista. Kebijakan itu diyakini dapat memperkuat doktrin pertahanan sistem pertahanan rakyat semesta yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945).
Kedua, pasangan Ganjar-Mahfud menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan prajurit, termasuk di antaranya kebutuhan dasar mereka dan layanan kedinasan yang berkualitas.
Ketiga, pasangan Ganjar-Mahfud juga menghendaki adanya industri pertahanan keamanan kelas dunia. Kemandirian itu, menurut keduanya, dapat terwujud melalui alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.
Keempat, Ganjar-Mahfud juga ingin membentuk Benteng Pertahanan Nusantara, yang merujuk pada kemampuan mengembangkan sistem pertahanan Indonesia dengan mengembangkan strategi anti-akses dan penangkalan wilayah demi mengamankan wilayah RI, termasuk di zona ekonomi eksklusif (ZEE), koridor navigasi maritim, landas kontinen, ruang dirgantara, dan antariksa Indonesia.
Terakhir, pasangan Ganjar-Mahfud menawarkan konsep membangun Perisai Siber Nusantara yang merujuk pada peningkatan kemampuan siber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN.
Terkait dengan itu, Ganjar-Mahfud juga mengusulkan membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat TNI.
Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung dua garis kebijakan dalam visi dan misi pertahanannnya. Anies-Muhaimin menyoroti secara khusus TNI dan kemampuan pertahanan Indonesia menghalau ancaman-ancaman nontradisional.
Ada delapan kebijakan yang direncanakan pasangan Anies-Muhaimin untuk memperkuat TNI, yaitu memperkuat strategi pertahanan sesuai dengan perkembangan situasi nasional dan internasional, menganalisis potensi dinamika dunia yang memengaruhi strategi pertahanan pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan secara adaptif dan komprehensif.
Pasangan Anies-Muhaimin ingin membentuk TNI Angkatan Darat yang fleksibel dan adaptif, TNI Angkatan Laut sebagai blue water navy, dan TNI Angkatan Udara yang terotomatisasi dan mampu menguasai ruang udara NKRI.
Keempat, Anies-Muhaimin juga masih menjadikan kesiapan tempur TNI sebagai prioritas dan keduanya masih ingin memastikan seluruh prajurit sejahtera.
Terkait dengan alutsista, Anies-Muhaimin mendorong program pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) tuntas dan melanjutkannya dengan program essential force pasca-2024. Keduanya juga ingin membeli alutsista-alutsista yang network-centric.
Pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana dua pasangan lainnya, juga berkomitmen mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri melalui inovasi, produksi, transfer teknologi, dan akuisisi alutsista berteknologi tinggi.
Secara khusus, Anies-Muhaimin berkomitmen ingin mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan kementerian/lembaga terkait melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, pengindraan jarak jauh, serta intelijen pengamatan dan pengawasan.
Untuk kebijakan yang terakhir, sejauh ini hanya Anies-Muhaimin yang secara khusus berkomitmen mendorong jumlah prajurit perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI.
Upaya mengantisipasi ancaman nontradisional, pasangan Anies-Muhaimin berkomitmen menciptakan strategi ketahanan nasional komprehensif untuk beradaptasi dengan ancaman nonkonvensional di zona abu-abu dan peperangan hibrida lintas dimensi.
Keduanya juga ingin meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan nontradisional. Pasangan itu juga ingin mempersiapkan Indonesia menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan yang dapat muncul akibat bencana alam, dinamika politik, perang ekonomi, pandemi, dan peperangan hibrida.
Terakhir, pasangan Anies-Muhaimin juga menyoroti secara khusus penguatan keamanan maritim melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, bajak laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan potensi konflik dari sengketa wilayah.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
