Babel terapkan sistem pangkalan desa LPG subsidi

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan sistem pangkalan desa dalam mendistribusikan LPG subsidi, guna memastikan penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran.

"Pada tahun ini, kami menerapkan sistem pangkalan desa dan kelurahan," kata Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Ekbang Setda Pemprov Kepulauan Babel Heru Widarto di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan penerapan sistem pangkalan desa ini pada 2023 telah diuji coba di Pulau Belitung dan berjalan dengan baik, bahkan sistem ini dapat mencegah kenaikan harga LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Penerapan sistem pangkalan desa ini untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga LPG di atas HET. Sistem ini sudah berhasil diterapkan di Belitung," ujarnya.

Menurut dia, sistem pangkalan desa ini bukan berarti milik pemerintah desa atau kelurahan, melainkan milik agen LPG yang dititipkan di desa atau kelurahan.

"Pada tahun ini sistem pangkalan desa ini akan diterapkan di seluruh kabupaten/ kota, sehingga tidak ada lagi harga LPG bersubsidi di atas HET yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan untuk HET LPG bersubsidi di Babel berbeda-beda di tiap wilayah yakni radius 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Rp18 ribu per tabung.

"Di situ sudah ada keuntungan pangkalan Rp2.500 per tabung. Kalo di atas 60 kilometer dari SPBE ada hitungan lagi cuma tidak banyak naiknya cuma berapa ratus rupiah," katanya.