Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada 2023 sudah menerbitkan sebanyak 1.400 kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga pesisir.
"BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan itu kita terbitkan secara gratis selama satu tahun yang dananya bersumber dari APBD dan dana insentif fiskal (DIF)," kata Sekretaris Dinas Perikanan Bangka Tengah Yardiansyah di Koba, Selasa.
Dinas Perikanan Bangka Tengah menetapkan tiga sasaran penerima BPJS Ketenagakerjaan bagi warga pesisir yaitu nelayan, para pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
"Sebanyak 1.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan kita bagikan kepada nelayan, 200 untuk para pembudidaya dan 200 bagi pengolah hasil perikanan," ujarnya.
Menurut Yardiansyah, keinginan para nelayan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup tinggi dalam satu tahun terakhir, karena mereka sudah memiliki kesadaran bahwa kartu asuransi bagi nelayan itu sangat penting mengingat bekerja sebagai nelayan penuh dengan risiko.
"Bahkan banyak para nelayan yang mengurus BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri yaitu terdata saat ini sebanyak 70 nelayan," ujarnya.
Dinas Perikanan Bangka Tengah pada 2024 terus menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan itu dan pada tahap pertama akan diterbitkan sebanyak 200 kartu.
"Target kami semua nelayan di Bangka Tengah sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah nelayan kita saat ini mencapai 3.800 orang yang tersebar di enam kecamatan," ujarnya.
Menurut Yardiansyah, BPJS Ketenagakerjaan itu sangat penting bagi nelayan yang bekerja penuh risiko karena tiap hari berada di laut menghadang ombak dan terkadang dihadapkan pada cuaca ekstrem.
"Pekerjaan sebagai nelayan itu penuh risiko, kecelakaan di laut bisa saja terjadi maka mereka perlu kartu asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
