Korut diduga pasang ranjau di jalan demilitarisasi Korea

Seoul (ANTARA) - Korea Utara diduga memasang ranjau darat di sepanjang jalan inter-Korea di dalam zona demilitarisasi (DMZ) yang memisahkan dua Korea, kata pejabat militer Korea Selatan seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin.

Militer Korsel mendapati Korut memasang ranjau-ranjau di jalan tak beraspal di dalam DMZ pada akhir tahun lalu di dekat Bukit Arrowhead di Cheorwon, 85 km timur laut Seoul, kata pejabat tersebut.

Jalur tersebut dibuat berdasarkan perjanjian militer antar-Korea pada 2018 untuk menghubungkan Korsel dan Korut dalam upaya bersama menggali sisa-sisa orang yang tewas di dekat bukit tersebut selama perang Korea tahun 1950-53.

Ketika ditanya tentang apa yang melandasi tindakan Korut, Kepala Staf Gabungan (JCS) menyatakan bahwa Korut telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan tindakan militer yang dihentikan berdasarkan perjanjian tahun 2018 setelah membatalkannya pada November lalu di tengah meningkatnya ketegangan hubungan.

Juru bicara JCS Kolonel Lee Sung-jun mengatakan pada briefing rutin bahwa militer Korsel mengambil tindakan "yang diperlukan", namun mengesampingkan pemasangan ranjau di jalan tersebut sebagai langkah yang proporsional.

Sejak membatalkan perjanjian yang dirancang untuk mengurangi ketegangan militer, Korut, menurut kantor berita Yonhap, telah memasang ranjau di semua jalan yang menghubungkan kedua Korea yang pernah dianggap sebagai simbol rekonsiliasi dan kerjasama antarkedua negara.

Pada Januari, pasukan Korut terlihat memasang ranjau di dua jalan antar-Korea yaitu jalan Gyeongui di antara kota Paju di perbatasan barat Korsel, jalan Kaesong dan Dohhae di sepanjang pesisir timur.

Bulan lalu, militer Korsel juga mendeteksi Korut mematikan puluhan lampu di sepanjang kedua jalan tersebut.

Korut juta terlihat membangun kembali pos-pos penjagaan di DMZ yang telah dibongkar berdasarkan kesepakatan kedua negara.

Korsel telah mengambil langkah-langkah untuk mendirikan kembali pos-pos penjagaan yang telah hancur, namun Lee menolak menjelaskan lebih lanjut, dengan alasan kemungkinan risiko terhadap keselamatan pasukan.

Desember lalu, pemimpin Korut Kim Jong-un menyerukan penghapusan kebijakan yang telah berlangsung puluhan tahun yang mengupayakan unifikasi dengan Korsel dan mendefinisikan hubungan mereka sebagai "dua negara yang saling bermusuhan."

Pada Januari, Kim memberikan instruksi untuk mengambil tindakakan "ketat" untuk memblokir semua saluran komunikasi antar-Korea di sepanjang perbatasan, seperti memutus jalur darat Gyeongui ke "tingkat yang tidak dapat diperbaiki lagi."