OJK Sumsel-Babel paparkan hasil kinerja Lembaga Jasa Keuangan Tahun 2023

Yogyakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memaparkan kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Tahun 2023 dalam media update, jurnalis class dan gathering media di Yogyakarta, Selasa (9/7) malam.
 
"Jumlah lembaga jasa keuangan yang di awasi langsung oleh OJK dan berkantor pusat untuk wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) yakni 96 Bank, 27 IKNB, dan 9 pasar modal," kata Kepala OJK Sumsel-Babel, Arifin Susanto, Rabu.

Untuk Provinsi sumatera selatan (Sumsel), lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK ada 26 perbankan, 7 IKNB dan 6 emiten pasar modal. Dan di Kepulauan Babel ada 5 perbankan 1 IKNB (PT Jamkrida Babel Perseroda) dan 1 emiten pasar modal (PT Timah Tbk).

"Di Lampung ada 36 perbankan, 13 IKNB dan 2 emiten pasar modal. Jambi ada 20 perbankan dan 3 IKNB, sedangkan di Bengkulu ada 9 perbankan dan 3 IKNB yang diawasi OJK dan berkantor pusat," ujarnya.

Sedangkan total aset perbankan di Sumbagsel hingga april 2024 mencapai Rp321,60 triliun. Untuk Sumsel Rp121,44 triliun, Babel Rp24,75 triliun, Lampung Rp87,42 triliun, Jambi Rp56,75 triliun dan Bengkulu Rp31,26 triliun.

Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang ada di perbankan se-Sumbagsel yakni Rp256,28 triliun dengan rincian sumsel Rp104,73 triliun, Babel Rp23,61 triliun, Lampung Rp64,56 triliun, Jambi Rp45,95 triliun dan Bengkulu Rp17,43 triliun.

Dan total penyaluran kredit perbankan se-Sumbagsel mencapai Rp283,82 triliun. Dengan rincian sumsel Rp106,98 triliun, Babel Rp16,47 triliun, Lampung Rp79,32 triliun, Jambi Rp52,58 triliun dan Bengkulu Rp28,47 triliun.

"Kinerja Perbankan di wilayah Sumbagsel posisi April 2024 tumbuh positif, baik sisi aset dan kredit masing-masing meningkat sebesar 4,44% dan 7,15% (YoY) seiring dengan kinerja nasional yang juga tumbuh masing-masing sebesar 8,63% dan 13,12%," ujarnya.

Sedangkan untuk DPK menurun sebesar 0,61%, dibandingkan dengan nasional tumbuh 8,23%. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menempatkan dana APBD ke Bank Daerah.

"Dan fungsi intermediasi perbankan di wilayah Sumbagsel (berdasarkan lokasi Bank) masih cukup terjaga dengan LDR 110,74% dengan rasio NPL Gross dan NPL Net yang masih terjaga dibawah 5%," tutupnya.