Pemkab Bangka targetkan penerimaan PBB 2024 capai Rp10 miliar

Bangka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan penerimaan pendapat dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2024 yang dikelola oleh dinas berwenang di daerah itu mencapai Rp10 miliar.

"Target penerimaan pendapatan dari sektor itu yang  mencapai Rp10 miliar, memaksa kami harus memaksimalkan penagihan dari wajib pajak melalui pola jemput bola atau langsung turun ke lapangan," kata Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bangka, Adi Muslih di Sungailiat, Rabu.

Pola ini kata dia, dianggap cukup efektif karena selain mempercepat penerimaan pendapatan juga membantu mempermudah akses wajib pajak  terutama yang berada di desa terjauh membayar kewajiban langsung di tempat.

Bagi wajib pajak yang tinggal di desa terjauh, kata Adi Muslih, belum tentu akan melalukan pembayaran di perusahaan minta pembayaran pajak seperti, di kantor Pos dan salah satu perusahaan ritel "Alfa Mart" atau melalui aplikasi Mobil Banking dan Q-ris yang disediakan Bank Sumsel Babel

"Kami menurunkan tim kelapangan di beberapa wilayah kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka atau di wilayah yang angka penerimaan pajak masih rendah, seperti kemarin Selasa (16/7) di Kelurahan Jelutung Kecamatan Sungailiat dan di wilayah Kecamatan Riau Silip," jelasnya.

Tercatat sampai tanggal 16 Juli 2024, penerimaan pendapatan PBB baru tercapai Rp3,5 miliar atau 35 persen dari 112.798 wajib pajak.

"Dipastikan jumlah penerimaan itu setiap hari akan mengalami kenaikan meskipun dengan angka fluktuatif," kata Adi Muslih.

Untuk memaksimalkan penagihan kata dia, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa setempat. Di saat itu layanan pajak daerah dapat dibayar oleh wajib pajak seperti, pelunasan PBB, pembayaran  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah dan pembayaran kewajiban yang lain.

"Partisipasi wajib pajak melunasi kewajiban bagian dari dukungannya membantu pemerintah dalam berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan, sebab diketahui pendapatan asli daerah dari sektor PBB akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lain," jelas dia.

Pola turun ke lapangan melakukan penagihan dan terkadang harus mendatangi rumah wajib pajak "Door to Door" kata Adi Muslih, pihaknya juga menyampaikan pemahaman ke masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak.

"Saya memberikan apresiasi ke wajib pajak yang telah melunasi tagihan pajak dan bagi yang belum hendaknya untuk disegerakan sebelum jatuh tempo," jelasnya.