Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.
Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.
"Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang.
Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada pilkada.
Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.
Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.
Berita Terkait
![Komisi VIII DPR RI setujui pagu anggaran Kemenag 2025 Rp79 triliun](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/08/kem.jpg)
Komisi VIII DPR RI setujui pagu anggaran Kemenag 2025 Rp79 triliun
11 September 2024 15:10
![Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/08/1000200768.jpg)
Menag persilakan DPR buka penyelidikan dugaan konspirasi haji
11 September 2024 14:33
![Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/04/antarafoto-dukungan-kotak-kosong-pilkada-serentak-di-ciamis-040924-adb-3.jpg)
Komisi II DPR akan tentukan landasan hukum kotak kosong bersama KPU
9 September 2024 13:47
![Pemerintah diminta pantau belanja wajib bidang pendidikan](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/09/02/1000118320.jpg)
Pemerintah diminta pantau belanja wajib bidang pendidikan
2 September 2024 10:30
![Ketua DPR: 63 RUU telah selesai pada masa sidang 2023--2024](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/29/IMG_20240829_142209.jpg)
Ketua DPR: 63 RUU telah selesai pada masa sidang 2023--2024
29 Agustus 2024 14:49
![Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MK](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2023/05/17/20230517_151750.jpg)
Ketua Komisi II sebut DPR akan evaluasi MK
29 Agustus 2024 13:31
![KPU tetapkan delapan parpol peroleh kursi DPR periode 2024--2029](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/08/25/KPU-Tetapkan-Anggota-DPR-250824-hma-05.jpg)
KPU tetapkan delapan parpol peroleh kursi DPR periode 2024--2029
25 Agustus 2024 19:45