Muntok (Antara Babel) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran nontunai yang dinilai memiliki keunggulan dibandingkan dengan pola konvensional.
"Sistem pembayaran nontunai memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pembayaran tunai, antara lain lebih aman, cepat, mudah, dan efisien," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bayu Martanto di Muntok, Selasa.
Hal itu dikatakan Bayu usai pembukaan kegiatan sosialisasi sistem pembayaran nontunai oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan di salah satu hotel di Muntok.
Menurut dia, masyarakat saat ini sudah bisa melakukan sistem pembayaran nontunai, yaitu kliring dan sistem barang nontunai bank lainnya atas izin Bank Indonesia.
Ia mengatakan sosialisasi tersebut penting dilaksanakan karena saat ini di sebagian besar daerah di Babel masih menerapkan sistem pembayaran tunai daripada sistem pembayaran nontunai.
Pola pembayaran konvensional di masyarakat dan lingkungan pemerintahan, kata dia, masih tergolong cukup tinggi padahal pola tersebut memiliki banyak kelemahan.
"Sistem pembayaran nontunai, selain transaksi lebih mudah, cepat, aman, dan efisien, masyarakat juga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan uang dan mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan perampokan," katanya.
Ia berharap, masyarakat di daerah itu dapat beralih menggunakan sistem pembayaran nontunai yang jelas memiliki beberapa keunggulan.
"Kami akan terus menggencarkan sosialisasi di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Babel untuk meningkatkan sistem transaksi nontunai," kata dia.
Penggencaran sosialisasi akan dilakukan di berbagai instansi pemerintahan, sekolah, dan kelompok masyarakat agar sistem pembayaran nontunai dapat digunakan lebih luas.
Selain melakukan sosialisasi sistem pembayaran nontunai, pada kesempatan itu Kantor Perwakilan BI Babel juga melakukan sosialisasi uang asli dan pengenalan elektronifikasi yang diikuti seluruh bendahara SKPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
