Inflasi Bangka Belitung 2025 terkendali, masuk target nasional

Pangkalpinang (ANTARA) - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat inflasi tahunan sebesar 2,77 persen (year on year/yoy) pada akhir Desember 2025, masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Bangka Belitung pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,55 persen (month to month/mtm), meningkat dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,36 persen (mtm). Meski demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,64 persen (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan inflasi bulanan pada Desember 2025 terutama dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Selain faktor musiman, kenaikan harga cabai rawit dan sayuran hijau juga disebabkan terbatasnya pasokan akibat cuaca ekstrem,” kata Rommy dalam rilisnya di Pangkalpinang, Rabu.

Ia menjelaskan, inflasi bulanan Bangka Belitung didorong oleh kenaikan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,12 persen (mtm), dengan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, bayam, dan sawi hijau.

Sementara secara tahunan, inflasi Bangka Belitung sebesar 2,77 persen (yoy) juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy). Inflasi tahunan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,55 persen (yoy), khususnya komoditas cabai merah dan cabai rawit.

Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami kenaikan harga sebesar 7,46 persen (yoy), yang didorong oleh meningkatnya harga emas perhiasan. Adapun tekanan inflasi tahunan tertahan oleh kelompok pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 12,86 persen (yoy).

Secara spasial, seluruh wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bangka Belitung mengalami inflasi tahunan. Kabupaten Bangka Barat mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,02 persen (yoy), diikuti Kabupaten Belitung Timur sebesar 2,69 persen (yoy) dan Kota Pangkalpinang sebesar 2,58 persen (yoy). Sementara itu, Tanjungpandan menjadi wilayah dengan inflasi terendah yakni 1,44 persen (yoy).

Rommy menegaskan Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota terus berkomitmen menjaga inflasi tetap rendah dan stabil melalui sinergi lintas sektor.

“Upaya ini merupakan bentuk dukungan terhadap tiga langkah strategis pengendalian inflasi, yakni menjaga inflasi 2025 pada sasaran nasional, mengendalikan inflasi pangan bergejolak pada kisaran 3,0–5,0 persen, serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah melalui Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027,” ujarnya.

Ia menambahkan, sepanjang 2025 telah dilakukan berbagai langkah konkret, antara lain pelaksanaan 41 kali inspeksi mendadak pasar dan distributor, 99 kali Operasi Pasar Murah (OPM), serta 65 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh wilayah Bangka Belitung.

Dari sisi ketersediaan pasokan, TPID juga mendorong kerja sama antardaerah (KAD) baik melalui skema government to government (G to G) maupun business to business (B to B). Sepanjang 2025, tercatat 13 kali pelaksanaan KAD intra dan antarprovinsi.

Sementara untuk kelancaran distribusi, Bank Indonesia memfasilitasi distribusi pangan pada 34 kegiatan OPM serta pengiriman daging sapi beku sebanyak 17,5 ton dari Jakarta ke Belitung Timur sebagai tindak lanjut kerja sama antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dan Perum Bulog.

Dalam aspek komunikasi efektif, TPID Bangka Belitung juga aktif menggelar rapat tingkat tinggi, pelatihan, forum diskusi, edukasi stabilisasi harga, hingga sosialisasi melalui media massa sepanjang 2025.

Rommy menilai ke depan tantangan pengendalian inflasi masih ada, terutama dari faktor cuaca dan dinamika pasokan pangan. Namun, melalui kolaborasi yang kuat antara TPID dan masyarakat, inflasi Bangka Belitung diharapkan tetap terjaga dalam sasaran nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.