Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito mengukuhkan Asmawa Tosepu sebagai Penjabat sementara (Pjs) Bupati Belitung Timur (Beltim) karena bupati dan wakil bupati cuti untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2024.
"Semoga selama dua bulan ke depan Pjs bupati ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan," kata Sugito usai mengukuhkan Pjs Bupati Belitug Timur di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan penunjukan Asmawa Tosepu sebagai Pjs Bupati Belitung Timur ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengganti posisi sementara Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar yang sama-sama maju mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah Belitung Timur 2024.
"Semoga di bawah kepemimpinannya kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Belitung Timur dapat berjalan dengan baik dan lancar," katanya.
Ia berharap bupati dan wakil bupati sudah melaksanakan ketentuan tersebut dan surat cuti di luar tanggungan negara pun sudah diterbitkan.
"Pada kesempatan ini kita doakan semoga yang bersangkutan dapat mengikuti setiap tahapan pelaksanaan pilkada dengan baik, dan apapun nanti hasilnya Insya Allah adalah yang terbaik untuk kita semua," ungkapnya.
Ia menyampaikan Pjs Bupati Belitung Timur bahwa pengukuhan ini merupakan suatu amanah sekaligus juga merupakan suatu bentuk kepercayaan. Dibalik suatu amanah tentunya ada suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
"Bukan seberapa lama kita diberikan waktu, tetapi seberapa besar kita memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di manapun kita berada," ucapnya.
Ia mengingatkan beberapa tugas dan wewenang yang harus dijalankan, diantaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada serta menjaga netralitas ASN.
"Setelah selesai bertugas, saudara juga diminta menyerahkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang kepada menteri, terdiri dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat kampanye pilkada, gambaran umum netralitas ASN, langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Pjs Bupati dan kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat petahana melaksanakan cuti di luar tanggungan negara," ujarnya.
