Pangkalpinang (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menekankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bisa melihat program prioritas yang diinginkan oleh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Babel, Dody Kusdian mengatakan hal pertama yang harus di petakan adalah akar permasalahan masyarakat di Babel ini apa dan isu-isu strategis yang bisa kita kembangkan.
"Namun OPD di Pemprov Babel tidak pernah pas melihat prioritas, apa yang mau di targetkan dan lakukan," kata Dodi di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan sebenarnya terkait
penganggaran banyak yang harus dilihat prioritasnya, bagaimana mengentaskan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
Seperti pengentasan kemiskinan itu OPD mana yang berwenang, programnya apa dan kegiatannya apa. Untuk lapangan pekerjaan juga berapa banyak yang akan di buka dan target penurunan pengangguran kita yang harusnya bisa di detailkan tapi mereka OPD tidak siap menjabarkan itu.
"Kita ingin prioritas penganggaran sesuai target dan keinginan masyarakat. Dewan mengawal itu bagaimana mereka melakukan pekerjaan sesuai pekerjaan awal yang menjadi rutinitas.
Menurut Dody, di triwulan ketiga ini pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung di angka 1,03% dan di rancangan APBD 2025 DPRD dan Pemprov Babel mengasumsikan pertumbuhan ekonomi bisa di angka 2,02% karena ada beberapa hal yang DPRD Babel lihat bisa mencapai itu.
Oleh karena Pemprov Babel harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis karena saat ini Babel belum bisa lepas dari pertambangan, tapi kebijakan strategis dari Menteri ESDM sudah ada terkait WPR jadi harus didorong oleh kebijakan lokal dari Kepala daerah agar masyarakat bisa mengelolanya.
"Hilirisasi harus di bangun karena jika kita hanya mengandalkan sektor hulu saja, alam kita yang tereksploitasi itu luar biasa. Tapi jika ada hilirisasinya maka akan banyak menyerap pekerjaan jadi masyarakat bisa terbantukan," tutupnya.
