Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengawal ketat pengawasan netralitas kepala desa (kades) dan lurah guna mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis, aman dan damai.
"Bagi kades dan lurah tidak netral akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan laporan Bawaslu Kepulauan Babel, ada beberapa kades dan aparatur desa yang diduga tidak netral, namun dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti badan pengawas pemilu tersebut.
"Ketika ada dugaan pelanggaran pada pilkada ini, Bawaslu akan melakukan tindakan dan jika terbukti maka proses hukumnya akan berjalan," ujarnya.
Sugito yang juga menjabat Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI ini menegaskan kades, lurah dan aparatur pemerintah desa serta kelurahan harus netral untuk menyukseskan pilkada serentak tahun ini.
"Kita terus mengawasi dan mengimbau melalui surat edaran, forum dan lainnya agar ASN, kades, lurah dan aparatur pemerintah lainnya untuk menjaga netralitas," katanya.
Menurut dia, hingga saat ini kondisi Kepulauan Babel masih kondusif dan akan terus dijaga melalui sinergisitas aparatur pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan pilkada yang berdemokrasi, aman, damai dan riang gembira.
"Alhamdulillah, kondisi Kepulauan Babel secara umum sangat kondusif dan mudah-mudahan akan terus terjaga hingga pelantikan gubernur, bupati dan wali kota terpilih pada pilkada serentak tahun ini," katanya.
