Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Perum LKBN ANTARA karena tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasional perusahaan.
Sebagai perusahaan kantor berita yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, menurut dia, ANTARA juga menggunakan usahanya sendiri untuk menjalankan korporasi.
"Saya apresiasi ANTARA, sebab kenapa saya apresiasi, ANTARA Ini nggak pakai APBN, dia pakai usahanya sendiri," kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia pun meminta kepada Perum LKBN ANTARA untuk menjelaskan proyeksi ke depan terkait potensi pemasukan yang bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, dia pun mengusulkan agar lembaga penyiaran lainnya untuk bisa mencari pembiayaan secara mandiri dan tidak mengandalkan APBN. Dengan begitu, menurut dia, APBN bisa dialokasikan menjadi porsi program makan bergizi gratis.
Baca juga: Komisi VII DPR usul ANTARA, TVRI dan RRI digabung jadi satu lembaga
Baca juga: Dirut ANTARA usul ke DPR agar koresponden luar negeri diperkuat lagi
Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menjelaskan bahwa porsi pendapatan yang bersumber dari komersil sudah melebihi dari pendapatan PSO (public service obligation) yang berasal dari APBN.
"Jadi komersil kami sudah 63 persen, sementara PSO 34 persen," ujar dia.
Di samping itu, dia mengatakan ANTARA juga memiliki anak perusahaan yang bernama ANTARA Electronic Trading Platform (ETP) yang baru berdiri dua tahun. Anak perusahaan itu pun diproyeksikan meraup pendapatan Rp17,75 miliar di tahun 2025.
