Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing imbas dari adanya efisiensi anggaran.
Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menegaskan bahwa program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, kata Troy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Troy mengungkapkan program pembangunan IKN tahap kedua akan difokuskan untuk membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
Ia merinci pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.
Kemudian, Otorita juga membantah adanya informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing.
Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing, tuturnya.
Adapun sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025.
Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp29,57 triliun untuk tahun ini.
