Ketum Kadin: Jadikan Perikanan Tulang Punggung Perekonomian

Tax amnesty (amnesti pajak) seharusnya bisa digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti perikanan,

Jakarta (Antara Babel) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menginginkan sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian di Republik Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan garis pantai kedua terpanjang setelah Kanada, karena itu seyogyanya industri perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia ke depan," kata Rosan Roeslani dalam Rakernas Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin.

Rosan mengemukakan, pihaknya mengapresiasi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo yang telah mencanangkan program poros maritim dunia di dalam Indonesia.

Ketum Kadin mengakui hal itu tentu tidak mudah dilakukan tetapi perlu dan tepat pula bila tema Rakernas Kadin kali ini berfokus kepada infrastruktur dan akses pembiayaan.

Dia menyatakan keberhasilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah luar biasa. "Shock therapy seperti itu harus kita lanjutkan. Yang kami tunggu adalah langkah-langkah berikutnya," kata Rosan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena berdasarkan data yang ada, kontribusi industri kelautan dan perikanan masih belum besar dalam menyumbangkan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga ke depannya harus berkesinambungan dan banyak menciptakan lapangan kerja.

Rosan mengingatkan bahwa pemerintah dalam lima tahun ke depan juga berencana membangun 24 pelabuhan besar serta lebih dari 3.000 kapal bantuan untuk produksi sektor kelautan dan perikanan.

Karena itu, ujar dia, diharapkan Rakornas tersebut bisa memberikan sejumlah rekomendasi yang memang implementasi atau penerapannya bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien di lapangan.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa Indonesia telah lama "memunggungi laut", dan mewujudkannya antara lain dengan melakukan gebrakan terhadap sejumlah program seperti poros maritim dunia.

Oleh karena itu, wajar saja bila berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan juga berharap agar dana repatriasi yang telah masuk, imbas dari kesuksesan program amnesti pajak, juga layak pula untuk dialokasikan guna mengembangkan sektor tersebut.

Misalnya, lembaga Transformasi Kebijakan Publik menginginkan pemerintah dapat mendorong penggunaan dana repatriasi hasil amnesti pajak untuk dikucurkan bagi sektor perikanan sesuai prinsip pemerintahan yang tidak lagi memunggungi laut.

"Tax amnesty (amnesti pajak) seharusnya bisa digunakan untuk sektor-sektor produktif seperti perikanan," kata Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Juni Thamrin.

Menurut Juni, dana yang dihimpun program amnesti pajak bisa digunakan untuk potensi pendanaan negara bisa menjamin industri perikanan agar tidak kolaps dengan menempatkan dana amnesti pajak sebagai jaminan.

Juni menyatakan, seharusnya dana repatriasi amnesti pajak tidak digunakan untuk sektor properti yang dinilai saat ini memiliki risiko yang tinggi dengan derasnya pembangunan properti yang dilakukan di berbagai daerah. "Kenapa tidak menukar properti yang high risk dengan sektor perikanan," ucapnya.