Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Ditjen Perbendaharan (DJPb) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan beberapa hal sebagai respon kebijakan dari pemerintah daerah di awal tahun 2025 ini.
Kepala Kanwil DJPb Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edih Mulyadi mengatakan respon kebijakan yang diusulkan pada periode menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Kanwil DJPb Babel merekomendasikan agar pemerintah daerah (pemda) agar dapat memastikan ketersediaan stok bahan makanan karena kebutuhan masyarakat pasti akan meningkat.
Pemda juga diharapkan dapat mempercepat belanja daerah terutama bantuan sosial dan kegiatan yang sifatnya padat karya karena ini berkaitan dengan kegiatan yang bisa mendorong perekonomian.
"Pemda juga harus kreatif mencari pendanaan melalui berbagai infrastruktur dengan skema yang ada seperti skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan tidak membiayai pembangunan yang tidak bisa dibiayai APBD," ujarnya.
Edih menambahkan, Kanwil DJPb juga merekomendasikan Pemda agar mendorong semua OPD untuk memenuhi syarat penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) agar dipercepat untuk menghindari resiko gagal salur, karena ini beresiko bagi pemda jika tidak disalurkan sesuai waktu yang disediakan maka pemda harus melakukan talangan atau mengganti dari dana APBN terhadap kegiatan yang direncanakan.
"Begitu juga untuk efisiensi dari sisi kegiatan terkait frekuensi, seperti jumlah orang dan output yang bisa ditambahkan dari satu kegiatan," ujarnya.
Edih juga berpesan untuk satker yang mengalami perubahan dari pecah dan baru, terkait kerjaan yang masih berlanjut agar berkoordinasi sehingga proyek-proyek yang masih berjalan tidak terganggu.
Dan satker yang mengajukan penerbitan kartu kredit pemerintah diharapkan bisa memanfaatkan kartu kredit pemerintah dalam belanja APBN nya.
"Kami juga mengimbau agar satker bisa melaksanakan transaksi pembelian melalui market planet digital yang disampaikan melalui beberapa kesempatan. Dan jika ada hal yang mau dikoordinasikan silahkan saja," tutup Edih.
