Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang bersama Sekretaris Daerah (Sekda) menghadiri pelaksanaan Rapat Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Bersama BPJS Kesehatan Pangkalpinang di Smart Room Center (SRC), Kamis (10/4).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita menyampaikan tingkat keaktifan peserta JKN Kota Pangkalpinang per 1 April 2025 masih dibawah target yaitu sebesar 76,67%.
"Segmen dengan tingkat keaktifan terendah adalah segmen PBPU 51,68%, sebesar 27.602 jiwa, PBPU Pemda 74,64%, sebesar 12.450 jiwa dan PBI JK 80,74% sebesar 7.274 jiwa," ungkapnya.
Ditambahkan Aswalmi, syarat UHC Prioritas cakupan JKN 98% dan tingkat keaktifan diatas 80% dan tidak memiliki tunggakan iuran.
"Jika memenuhi maka memenuhi syarat UHC Prioritas. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program JKN," ujarnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin menyampaikan kondisi saat ini masyarakat khususnya Pemda terkait dengan anggaran tetapi intinya sedang tidak baik baik saja.
"Perlu update data, bila tiba-tiba dalam statusnya mampu tapi ketika sakit statusnya jadi tidak mampu," kata Unu Ibnudin.
Ia mengatakan, kondisi seperti itu perlu kebijakan atau aturan, maka pelayanan tetap harus dijalankan, tak dapat ditunda.
"Karena kondisi sakit ini tidak bisa ditunda, bagaimana mengantisipasi dan memberikan pelayanan," ujar Unu.
Menurutnya, apapun yang dilakukan Dinkes, maka prioritas bagi pihaknya adalah dalam memberikan pelayanan.
"Maka dari itu, pelayanan ialah prioritas," katanya.
