Jakarta (Antara Babel) - Dalam 17th International Anti Corruption Conference 2016 yang diselenggarakan di Panama, Fadli Zon sebagai Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), menyerukan pentingnya kerjasama parlemen antar negara dalam memperlancar proses asset recovery (pengembalian aset).
Komitmen global ini tertuang di dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), dimana Pengembalian Aset merupakan salah satu prinsip mendasar di dalam UNCAC.
Di bawah kerangka UNCAC, negara yang telah meratifikasinya, berkewajiban untuk merumuskan kebijakan domestik yang mendukung proses asset recovery.
Ironisnya, rata rata negara safe haven kemudian tidak memperkenankan untuk memberikan informasi mengenai data kepemilikan aset yang disimpan di negaranya, meskipun sudah ada ketentuan multilateral yang mengaturnya. Sehingga upaya pengembalian aset merupakan satu proses yang sangat kompleks.
Pertama yaitu adanya perbedaan kerangka hukum antar negara. Kedua yaitu masih minimnya keterampilan teknis serta sumber daya yang dimiliki oleh negara dalam upaya pengembalian aset. Dan ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah lemahnya political will dan kepercayaan antar negara.
Pertama, dengan peran legislasinya anggota parlemen dapat mendorong penguatan kerangka hukum domestik dalam mendukung asset recovery.
Kedua, yang juga sangat fundamental adalah meningkatkan political will serta membangun saling kepercayaan antar negara.
Hal ini menjadi sangat penting sebab, meskipun negara-negara sudah terikat pada kesepakatan multilateral, namun seringkali terhambat di level bilateral.
Sejak berdirinya di tahun 1983, IACC setiap dua tahunnya menyelenggarakan konferensi di negara yang berbeda-beda. Peserta yang hadir antara 800-2.000 orang dan berasal lebih dari 135 negara di seluruh dunia.Konferensi kali ini adalah Konferensi ke-17 yang mengangkat tema Time for Justice: Equity, Security, Trust.