Koba, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini masih menunggu hasil verifikasi dari Kementerian PUPR terkait lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
"Sejumlah data sudah kami sampaikan ke Kementerian PUPR dan sekarang sedang dilakukan verifikasi, kami sifatnya menunggu," kata Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah Panghutan Sihombing di Koba, Senin.
Pemkab Bangka Tengah mengusulkan lahan bekas kantor peleburan bijih timah (PT Koba Tin) di Kelurahan Padang Mulya yang luasnya mencapai hektare untuk dibangun SR dan beberapa waktu lalu sudah dilakukan peninjauan oleh Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR Maulidya Indah Junica.
Dalam kunjungan tersebut terdapat beberapa atensi dari pihak Kementerian PUPR yaitu terkait air dan akses jalan. Permasalahan air yang diragukan karena terlalu dekat dengan pantai dapat diatasi dengan menggunakan air yang berasal dari PDAM.
"Mengenai Jalan Sinar Laut yang dinilai terlalu sempit, Bupati Bangka Tengah telah memberikan dukungan persetujuan untuk melakukan pelebaran jalan sesuai standar jalan utama dan arahan Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR," ujar Sihombing.
Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangka Tengah diusulkan membuka 12 kelas untuk setiap tingkatan baik SD, SMP, dan SMA.
Dengan asumsi, pada penerimaan siswa diawal SD Kelas 1 membuka dua kelas dengan 28 siswa tiap kelas, SMP Kelas 1 membuka empat kelas dengan 32 siswa tiap kelas dan SMA Kelas 1 membuka lima kelas dengan 32 siswa tiap kelas.
"Setelah terpenuhi pada saat penerimaan, setiap jenjang kelas akan diperhitungkan kembali sehingga jumlah keseluruhan tetap di sekitar 1.000 siswa karena sudah merupakan standar yang ditetapkan Kemensos RI, dengan target utama masyarakat yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan miskin," jelasnya.
