Bangka Barat tingkatkan tata kelola keuangan agar sistematis

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih sistematis dan tertib aturan.

"Kami terus berupaya untuk memberikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan. Terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bangka Belitung dan jajaran yang sudah memberikan masukan. Masukan ini akan kita benahi," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Rabu.

Pemkab Bangka Barat akan terus berupaya agar tata kelola keuangan daerah semakin baik, disiplin dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini dikatakan Markus usai menghadiri kegiatan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Babel dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung Kepala BPK Kantor Perwakilan Bangka Belitung, Flora Anita Diassari, kepada Bupati Markus dan Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsu.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kali berturut-turut atas laporan keuangan Tahun 2024 dari BPK RI.

Markus menilai opini WTP merupakan bentuk komitmen dalam membuat pelaporan keuangan yang sistematis dan tertib aturan.

"Meskipun telah meraih hasil WTP, tetapi Pemkab Bangka Barat akan tetap melakukan evaluasi untuk membenahi kekurangan dalam pelaporan. Ini sebagai bentuk komitmen kita agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kita akan terus tingkatkan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku, rekomendasi BPK akan kita tindak lanjuti," katanya.