Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda sidang vonis terhadap Marketing PT Tinindo Inter Nusa (TIN) periode 2008-2018 Fandy Lingga, yang merupakan adik terdakwa Hendry Lie, terkait kasus dugaan korupsi timah.
Hakim Ketua Eryusman menyatakan penundaan pembacaan putusan dilakukan lantaran kondisi kesehatan Fandy menurun, sehingga harus berobat ke rumah sakit (RS).
"Penundaan dilakukan dengan pemberitahuan lebih lanjut karena adanya permintaan pembantaran yang harus kami pelajari dahulu," ucap Hakim Ketua dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.
Dalam sidang tersebut, penasihat hukum Fandy, Andi Ahmad Nur Darwin menyampaikan kliennya sedang menuju ke RS untuk melakukan pengobatan.
Di sisi lain, pihaknya juga sudah mengajukan surat pembantaran terhadap Fandy kepada panitia pengganti untuk dipertimbangkan Majelis Hakim.
Pembantaran adalah penangguhan masa penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang sedang sakit dan memerlukan perawatan di luar rumah tahanan, yang biasanya di rumah sakit. Pembantaran dilakukan dengan alasan kesehatan dan memerlukan keterangan dokter.
Selama masa pembantaran, status tersangka tetap melekat, namun tanggung jawab perawatan beralih ke instansi yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan.
Sebelumnya, Fandy dituntut pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Ia didakwa terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022, yang merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.
Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) pelogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.
Keterlibatan Fandy antara lain dengan menghadiri beberapa pertemuan, mewakili PT TIN, untuk membahas kerja sama smelter swasta dengan PT Timah.
Fandy kerap mewakili PT TIN dalam menghadiri beberapa pertemuan untuk membahas kerja sama smelter swasta dengan PT Timah, yakni salah satunya di Griya PT Timah dan Hotel Novotel Pangkalpinang.
Pertemuan dilakukan Fandy dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Operasi PT Timah periode 2017-2020 Alwin Albar, serta 30 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mochtar dan Alwin atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor para smelter swasta tersebut.
Pasalnya, bijih timah yang diekspor oleh para smelter swasta itu merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Fandy juga diduga memerintahkan Rosalina membuat surat penawaran PT TIN perihal penawaran kerja sama sewa alat pengolahan timah kepada PT Timah atas persetujuan Pemilik Manfaat PT TIN Hendry Lie, bersama empat smelter swasta, yakni PT Refined Bangka Tin (RBT), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), dan PT Stanindo Inti Perkasa (SIP).
Atas perbuatannya, Fandy terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
