Gandeng TNI-Polri Wujudkan Swasembada Pangan

Jakarta (Antara Babel) - Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan terus melakukan berbagai terobosan, antara lain dengan menggandeng instansi lain yang kali ini adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya dengan TNI, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah bekerja sama dalam mewujudkan swasembada pangan, yaitu dengan mengajak prajurit TNI membuka lahan persawahan untuk selanjutnya ditanam padi di berbagai daerah.

Dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang meninjau perkebunan jagung hibrida di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada awal 2017.

Selain itu, turut hadir Kapolda Sulsel Brigjen Pol Muktiono dan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Agus Surya Bakti.

Kehadiran Amran Sulaiman dan Komjen Pol Syafruddin disambut hangat oleh masyarakat Takalar. Setelah sebelumnya , Mentan Amran Sulaiman meresmikan Bendungan di Kabupaten Maros.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin dengan tegas mengatakan bahwa salah satu tugas Polri adalah memberantas kartel pangan. Sebab, hal itu merupakan salah satu penyebab meningkatnya impor, khususnya pangan ke Indonesia.

Tugas Polri adalah menindak kartel. Karena salah satu indikator yang selama ini menghambat ataupun yang menahan swasembada itu adalah kartel. Untuk itu, tugas Polri adalah menghabisi kartel.

"Saya sampaikan tadi, salah satu yang menyebabkan atau indikatornya itu (impor pangan) adalah kartel, maka tahun ini ada sekitar 40 kasus kartel yang sedang ditangani Bareskrim Polri," kata orang nomor dua di lingkungan kepolisian ini.

Sekarang ini kebutuhan pangan sangat diperlukan untuk stabil hingga waktu ke waktu mendatang sehingga negara ini bisa stabil. Jadi satu-satunya yang bisa menstabilkan negara ini dan bisa berdiri tegak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan. Oleh karena itu, aparat keamanan yaitu TNI dan Polri fokus soal ketahanan dan swasembada pangan.

Untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan, pihaknya kini sedang melakukan kerjasama dengan para petani dan Kementerian Pertanian untuk mengawal peningkatan produksi jagung.

TNI sudah terjun ke persawahan di padi dan beras, kemudian Polri menyusul bersama-sama bergandengan tangan dengan para petani untuk mendukung itu semua. Masalah keamanan dijamin. Ini Kapolda, saya perintahkan untuk memperhatikan ini," ujar Jendral bintang tiga ini.

Mentan Amran Sulaiman mengakui tanpa dukungan dari kepolisian rasanya sulit untuk swasembada. Buktinya dalam kasus pupuk, Polri telah memproses 40 kasus hingga masuk penjara.

"Kami masih ingat di awal saya jadi Menteri, ada 40 kasus pupuk dikirim ke penjara. Sekarang pupuk tidak langka lagi, sudah terpenuhi. Dulu 300 kabupaten kami kunjungi, semua berteriak pupuk langka," kata Amran.

Oleh karena itu pemerintah menargetkan paling lambat tahun 2018 sudah swasembada jagung juga. Sekian puluh tahun kita impor dari Argentina, Belgia dengan Amerika. Tahun ini impor kita turun 66 persen. Itu capaian tertinggi sepanjang sejarah republik ini.

Kodim 1705 Paniai, Papua, menargetkan mencetak lahan seluas 500 hektare di Nabire untuk ditanami padi guna meningkatkan swasembada pangan.

Komandan Kodim Paniai Letkol Inf Jerry Simatupang di Nabire, mengatakan program pencetakan sawah merupakan kerja sama antara TNI dengan Kementerian Pertanian dan lokasinya tersebar di beberapa kampung sekitar Nabire.

Lokasi yang menjadi tempat pencetakan sawah yang nantinya ditanami padi diantaranya Desa Wanggar Sari 80 hektare, Wiraska 57 hektare, Wami 60 hektare, Waroki 25 hektare dan Maiday 198 hektare.

Untuk melaksanakan program tersebut,  Koramil Nabire telah melakukan pertemuan dengan para petani dan kelompok tani guna mengetahui apa kendala yang dialami petani termasuk masalah irigasi.

Babinsa akan dikerahkan untuk membantu petani saat pelaksanaan pencetakan sawah sehingga target 500 hektare terpenuhi, kata Letkol  Simatupang.

Dandim Nabire mengatakan  saat bertemu para petani, pihaknya sudah menyampaikan agar ketika kegiatan pencetakan sawah mulai dilaksanakan mereka juga turut serta melaksanakannya sehingga program tersebut dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.

    
Ketersediaan pangan
   
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan sebagai negara agraris, pemerintah Indonesia memiliki cita-cita menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045, sehingga harus segera menciptakan swasembada pangan, demi ketahanan nasional.

"Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris yang berada di garis ekuator, karena memiliki potensi melimpah dan didukung dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan lainnya," kata Panglima TNI saat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017, yang mengangkat tema 'Bangun Lahan Tidur Untuk Meningkatkan Ekspor Dengan Pembangunan Infrastruktur Pertanian', di Jakarta.

Setiap hari kurang lebih 41 ribu anak meninggal dunia, dan dalam setahun sekitar 15 juta anak meninggal dunia akibat kelaparan, kemiskinan dan gizi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kondisi dunia sangat kritis terhadap ketersediaan pangan.

Ledakan jumlah penduduk yang meningkat tajam, dan pada tahun 2017 diprediksi jumlah penduduk dunia akan mencapai angka delapan miliar. Sedangkan menurut para peneliti, populasi ideal penduduk dunia sekitar 3-4 miliar untuk dapat hidup dengan layak, namun realitasnya saat ini jumlah penduduk dunia sudah overload.

"Bila populasi penduduk tersebut tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan pangan, maka akan memicu krisis dan inilah ancaman yang akan dihadapi penduduk dunia. Ancaman krisis pangan dan energi mampu memicu berbagai potensi konflik baru antar negara di masa mendatang," jelas Gatot.

Jumlah penduduk dunia saat mengalami krisis energi pada 2043 mencapai sekitar 12,3 miliar jiwa, yang berarti hampir empat kali lipat populasi ideal penduduk bumi, di mana 9,8 miliar berada di luar ekuator dan hanya 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator.

Ke depan konflik di dunia akan mengalami perubahan, hal tersebut dipicu oleh energi fosil akan habis pada 2043 dan hanya bisa digantikan dengan energi alternatif (energi hayati) yang bisa hidup sepanjang tahun dan hal itu hanya ada di wilayah ekuator yaitu Amerika Latin, Afrika Tengah dan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia.

Diharapkan dengan kerjasama  Kementan, TNI, dan Polri Indonesia bisa mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan sehingga tidak lagi terlalu menggantungkan diri pada produk impor.