Pangkalpinang (ANTARA) - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si menyatakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi motor pengerak bagi pemerintah dalam mendorong pembiayaan produktif UMKM daerah pesisir dan pulau terpencil di Kepulauan Babel.
"Selama ini keterbatasan akses membuat penyaluran KUR sulit menjangkau UMKM di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir," kata Devi Valeriani di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah menyalurkan kredit berbunga rendah kepada UMKM, terutama di daerah terpencil, sebagai langkah pemerataan perekonomian masyarakat, agar mereka bisa mengakses permodalan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat perekonomian lokal sehingga kesenjangan antarwilayah berkurang.
Di Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan, KUR memiliki peran strategis karena struktur ekonomi daerah sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Namun terlihat bahwa kinerja penyaluran KUR di Bangka Belitung masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar.
Secara umum, penyaluran KUR di Bangka Belitung terus meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi penyaluran kerap belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat. Distribusi penyaluran juga belum merata, misalnya beberapa daerah menunjukkan serapan tinggi, sementara daerah lain masih tertinggal.
Sektor pertanian dan perikanan menjadi penerima dominan, yang menunjukkan adanya potensi besar, tetapi sekaligus menandakan ketergantungan pada subsektor tertentu.
Penyaluran KUR di Bangka Belitung masih di bawah target nasional, daerah dan belum merata antar kabupaten. Misalnya target 2025 sekitar Rp1,6 hingga Rp1,71 triliun, namun realisasi semester pertama tahun ini masih di kisaran 40 hingga 45 persen dari target.
Sektor pertanian dan perikanan mendominasi penyerapan KUR, selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan dan jasa yang menunjukkan klasterisasi pembiayaan kuat pada subsektor tertentu. Hambatan lainnya adalah plafon, tenor, dan mekanisme penyaluran kadang tidak cocok untuk siklus usaha pertanian, perikanan.
Beberapa tantangan dalan pengelolaan KUR diantaranya tantangan administratif kerap menjadi hambatan, seperti masih rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM menjadi salah satu penghalang utama. Banyak usaha kecil masih bersifat informal, sehingga sulit mengakses pembiayaan formal.
Selain itu tidak semua wilayah memiliki jangkauan layanan perbankan memadai. Di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, keterbatasan akses membuat penyaluran KUR sulit menjangkau target.
Beberapa kasus penyalahgunaan penyaluran KUR menimbulkan keraguan publik, sehinggan perlu pengawasan yang ketat agar benar-benar sampai ke sasaran produktif, bukan sekadar konsumtif.
Tantangan lainnya adalah plafon, tenor, dan mekanisme penyaluran kadang tidak cocok untuk siklus usaha pertanian/perikanan. Terdapat tantangan tambahan yaitu masih rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang manajemen keuangan dan penggunaan layanan digital perbankan menjadi tantangan tambahan.
Hal yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan KUR sebagai motor penggerak produktivitas di Bangka Belitung, diantaranya pemerintah daerah bersama perbankan perlu menggelar layanan terpadu pembuatan NIB di kecamatan atau desa. Dengan demikian pelaku usaha dapat lebih cepat memenuhi persyaratan KUR.
Perluasan akses perbankan, dimana Bank penyalur KUR dapat memperkuat jaringan agen bank (branchless banking) serta layanan digital sehingga menjangkau wilayah kepulauan dan pesisir yang sulit diakses.
Selanjutnya adalah penyesuaian skema pembiayaan, karena pola usaha di Bangka Belitung seperti pertanian, perikanan dan perkebunan memiliki siklus panjang. Oleh karena itu, tenor dan jadwal pembayaran KUR harus lebih fleksibel agar sesuai dengan karakteristik sektor tersebut.
Perguruan tinggi, pemerintah, dan perbankan dapat bersinergi mengadakan pelatihan manajemen usaha dan literasi digital bagi UMKM penerima KUR. Hal penting lainnya adalah publikasi data penyaluran secara rutin hingga level kecamatan dapat meningkatkan akuntabilitas. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan.
Penempatan dana Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesi diperbankan akan memberi efek dorongan besar pada perekonomian daerah melalui peningkatan kredit produktif, terutama KUR.
Jika dikelola dengan baik, Bangka Belitung dan daerah lain akan merasakan pertumbuhan UMKM, penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDRB, dan daya saing ekonomi lokal. Namun, efek positif ini baru maksimal jika diimbangi dengan pengawasan, literasi keuangan, dan penyaluran yang tepat sasaran.
Harapannya KUR di Bangka Belitung bukan sekadar fasilitas kredit, tetapi jembatan menuju transformasi ekonomi daerah. Optimalisasi penyaluran tidak hanya akan memperkuat UMKM lokal, tetapi juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Dengan sinergi pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan masyarakat, KUR dapat benar-benar menjadi instrumen pembiayaan produktif yang mendorong Bangka Belitung lebih mandiri dan berdaya saing," demikian Devi Valeriani.
