China menilai resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal Gaza yang disponsori Amerika Serikat gagal mengusung prinsip-prinsip penting pengaturan pasca-konflik Israel-Palestina, terutama solusi dua negara.
"Resolusi yang dirancang AS kurang jelas mengenai isu-isu penting terkait pengaturan pasca-konflik di Gaza, dan sepenuhnya gagal mengusung prinsip-prinsip penting termasuk 'Palestina memerintah Palestina' dan solusi dua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam jumpa pers di Beijing, Selasa (18/11).
Sehari sebelumnya, DK PBB mengesahkan resolusi usulan AS terkait pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Jalur Gaza. Sebanyak 13 anggota mendukung, sementara China dan Rusia abstain.
Resolusi itu menjadi dasar pembentukan ISF yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, dengan mandat awal dua tahun.
"Mengingat adanya kesenjangan antara rancangan resolusi dan posisi China yang telah lama berlaku, China tidak memberikan suara untuk rancangan resolusi tersebut," ujar Mao Ning.
Dia menegaskan China akan tetap mengambil pendekatan konstruktif dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak mereka mendirikan negara.
"Kami tetap akan melakukan upaya berkelanjutan untuk penyelesaian penuh, adil, dan bertahan lama atas masalah Palestina," katanya.
China juga mendukung langkah DK PBB untuk mencapai gencatan senjata yang langgeng, meredakan krisis kemanusiaan, dan memulai rekonstruksi Gaza, kata Mao Ning.
Dalam resolusi itu, ISF diberi mandat mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga, memastikan distribusi bantuan, melatih kepolisian Palestina, serta mengawasi pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain. Israel juga diwajibkan menarik pasukan ketika ISF mengambil kendali penuh.
Selain itu, dibentuk entitas sementara bernama "Badan Perdamaian" yang dipimpin Presiden AS Donald Trump untuk mengoordinasikan keamanan, bantuan, dan rekonstruksi guna mempersiapkan pemerintahan Gaza oleh otoritas Palestina yang direformasi.
Pada September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza, termasuk poin yang menegaskan bahwa Hamas dan faksi Palestina lain tidak boleh terlibat dalam pemerintahan di wilayah kantong itu.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Tiga hari kemudian, deklarasi gencatan senjata ditandatangani Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Namun, Hamas menyatakan resolusi DK PBB tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Palestina dan menolak mekanisme "perwalian internasional" atas Gaza yang disebutkan dalam resolusi itu.
