Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai kunci untuk mendorong hilirisasi industri sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan pada plenary session Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu (19/11).
Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Dato’ Ir. Ts. Razib Dawood, menyampaikan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti, permintaan energi di kawasan diproyeksikan tumbuh hampir tiga kali lipat pada 2050, sehingga diperlukan transformasi besar pada sistem energi, mulai dari infrastruktur hingga penguatan bauran energi bersih.
“Lonjakan permintaan energi tentu menimbulkan tantangan besar bagi sistem energi. Mulai dari hulu hingga hilir, peningkatan permintaan ini membutuhkan transformasi sistem energi untuk menjamin ketahanan dan keandalan,” ujar Razib dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu.
Razib juga menyoroti pentingnya ASEAN Power Grid, sebuah upaya interkoneksi listrik di Asia Tenggara sebagai elemen strategis menuju sistem energi yang lebih tangguh dan terjangkau di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi saat ini.
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo menekankan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi nasional melalui hilirisasi di seluruh sektor harus ditopang oleh ketahanan energi yang kuat, dengan penyediaan kapasitas listrik yang memadai.
“Pertumbuhan ekonomi saat ini turut didukung oleh ketersediaan listrik yang mumpuni. Jika kapasitas listrik tidak cukup, maka akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” tutur Rizal.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt hingga 10 tahun ke depan. Sekitar 76% kapasitas akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
"Roadmap dalam RUPTL menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa Indonesia menyiapkan fondasi energi yang solid, modern, dan rendah emisi,” ujar Rizal.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 107.950 megavolt ampere (MVA) guna memperkuat infrastruktur kelistrikan nasional.
“Dengan perluasan jaringan transmisi yang lebih kuat dan modern, setiap tambahan kapasitas pembangkit akan tersalurkan lebih efektif,” jelasnya.
Implementasi RUPTL 2025–2034 juga akan memberikan dampak ekonomi luas, antara lain melalui penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Hal ini menegaskan bahwa penguatan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi dan energi nasional.
“Dengan mandat besar dalam RUPTL, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” kata Rizal.
