Komisi IX DPR dorong Pemprov Babel lebih mengaktifkan BLK cegah PMI ilegal

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK), guna mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal di daerah itu.

"Kalau BLK ini aktif tentunya akan semakin banyak anak-anak muda ikut pelatihan, sehingga mereka cukup bekerja di dalam negeri dan tidak perlu bekerja di luar negeri, apalagi berangkatnya secara ilegal," kata Yahya Zaini di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu ada sekitar 88 warga Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang bekerja secara ilegal di Kemboja dan sekarang mereka sudah dipulangkan ke daerah masing-masing.

"Alhamdulillah, 88 warga dari Kepulauan Babel yang bekerja secara ilegal di Kemboja sudah dipulangkan pemerintah," katanya.

Ia menyatakan saat ini jumlah BLK di Kepulauan Babel ada dua BLK yaitu di Kabupaten Belitung milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BLK Kota Pangkalpinang milik Pemprov Kepulauan Babel .

"Saat ini Pemkot Pangkalpinang sedang mendirikan BLK dan diharapkan BLK ini bisa diaktifkan dalam waktu dekat ini," kata Yahya Zaini.

Ia menyarankan BLK yang didirikan Pemkot Pangkalpinang lebih memfokuskan pada pelatihan teknologi informatika, kuliner, dan busana, yang sekarang ini banyak digemari anak-anak muda.

"Insya Allah, BLK ini akan maju kalau tiga pelatihan ini bisa dilaksanakan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.