Beijing (ANTARA) - Ketika delegasi Denmark dan Greenland meninggalkan Gedung Putih usai pertemuan dengan pihak Amerika Serikat (AS) sebelumnya pada pekan ini, raut wajah mereka yang muram menyiratkan rasa frustrasi mendalam.
Akibat ambisi ceroboh Washington untuk mengambil alih Greenland dari Denmark, nasib NATO kini berada pada momen yang mungkin paling ironis sejak didirikan puluhan tahun silam, karena pemimpin de facto dari aliansi militer tersebut sedang menyalahgunakan kekuasaan secara mentah-mentah untuk menyerang kedaulatan salah satu negara anggotanya.
Para anggota NATO yang tidak berdaya kini merespons, tetapi mayoritas dari mereka hanya melalui gestur, seperti "meningkatkan" kehadiran militer di pulau itu dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah kurang signifikan.
Upaya AS terhadap Greenland telah dimulai sejak abad ke-19. Presiden AS Donald Trump pernah menyatakan niatnya untuk membeli pulau tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Ambisi teritorial itu kini mencuat lagi setelah Trump kembali ke Gedung Putih. Dia berulang kali mendesak Kopenhagen untuk menyerahkan Greenland kepada AS dengan dalih "keamanan nasional."
Pesan untuk para sekutu Washington sangatlah mengkhawatirkan: ketika AS menginginkan sesuatu, negara itu akan menggunakan segala cara yang ada untuk mendapatkannya, tanpa memandang apakah targetnya adalah sekutu atau musuh.

Ini bukan kali pertama AS berusaha mengeksploitasi sesama anggota NATO.
Pada bulan-bulan awal masa jabatan keduanya, Trump secara eksplisit menyatakan keinginannya agar Kanada menjadi "negara bagian AS ke-52." Selain itu, pemerintahan Trump terus mendesak para anggota NATO untuk berbagi biaya pertahanan.
Di dalam blok tersebut, perpecahan pun kini semakin melebar.
NATO, sebuah blok militer yang lahir pada masa Perang Dingin, telah kehilangan alasan dasar pendiriannya seiring runtuhnya tatanan bipolar, dan kini beralih fungsi menjadi sarana bagi AS untuk mempertahankan hegemoninya.
Ketika kekuatan utama aliansi itu mulai mengutamakan kepentingan sendiri di atas segalanya dan memperlakukan sekutunya sebagai pihak yang bisa sekonyong-konyong dikorbankan, retorika "pertahanan kolektif" hanyalah fiksi pelipur belaka.
Ironisnya, dalam aliansi yang menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, apa yang akan terjadi ketika anggota terkuatnya mulai menindas anggota lain? Siapa yang menyerang siapa, dan siapa yang akan bertahan untuk membela?
