PT Timah bahas pembaharuan RIPPM untuk masyarakat Bangka Tengah

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk membahas pembaharuan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperkuat program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan.

Pembahasan dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) Konsultasi Multi Pihak Penyusunan RIPPM yang digelar di Ruang Rapat VVIP Kantor Bupati Bangka Tengah, Kamis.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, camat, lurah, akademisi hingga masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan prioritas masyarakat selama lima tahun mendatang.

Department Head Corporate Communication PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan pembaharuan RIPPM menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran.

“RIPPM ini menjadi momentum penting bagi PT Timah dalam menyerap berbagai aspirasi dan pandangan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa. Kami ingin program PPM yang disusun benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” kata Anggi dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Ia berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang solutif dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Bangka Tengah.

FGD tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperindagkop UMKM, akademisi, fasilitator Universitas Padjadjaran, camat, lurah hingga manajemen PT Timah.

Sekretaris Daerah Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam melalui Staf Ahli Perekonomian dan Keuangan Tamimi menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap penyusunan RIPPM karena dinilai menjadi dokumen strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan.

“Pemda Bangka Tengah mendukung penuh penyusunan RIPPM ini. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi demi menghasilkan dokumen yang realistis dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tamimi.

Sementara itu, perwakilan ESDM Provinsi Bangka Belitung Agung Pranolo menilai forum tersebut penting untuk merumuskan kebutuhan masyarakat sekitar tambang, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, para camat dan lurah perlu aktif memberikan masukan agar program yang disusun benar-benar menyentuh masyarakat penerima manfaat.

Pembaharuan RIPPM difokuskan pada enam pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil, kemandirian ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Selain itu, sejumlah program prioritas turut dibahas, salah satunya pengembangan program Desa Biru di Desa Kurau, Koba dan Lubuk Besar yang difokuskan pada pengembangan budidaya perikanan.

Sebelumnya, pembahasan pembaharuan RIPPM juga telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat untuk menyerap aspirasi yang nantinya dirumuskan dalam dokumen RIPPM perusahaan.