Pemkot Pangkalpinang evaluasi IUP wujudkan Kota Zero Tambang

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang mengevaluasi keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tercantum dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai upaya mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota zero tambang.

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go mengatakan Pemkot Pangkalpinang baru mengetahui masih terdapat kawasan berstatus IUP di wilayah kota, padahal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW telah menetapkan Pangkalpinang sebagai kawasan tanpa pertambangan.

“Jadi permasalahannya sama dengan kabupaten lain. Kita tidak tahu bahwa kita masih ada IUP di sana, padahal RTRW kita ini zero tambang,” kata Mie Go saat mewakili Wali Kota Pangkalpinang dalam Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI mengenai RTRW, wilayah pertambangan dan reforma agraria, di Kantor Gubernur Babel, Kamis.

Ia menjelaskan luas wilayah yang masih masuk dalam IUP PT Timah mencapai sekitar 704 hektare atau sekitar 0,13 persen dari total keseluruhan IUP perusahaan tersebut.

Menurut dia, meski luas wilayah itu tidak terlalu besar, keberadaan IUP tersebut dapat memengaruhi kenyamanan dan kepastian dunia usaha di Pangkalpinang.

“Ini tentu mengganggu kondisi usaha jasa perdagangan bagi mereka yang telah lama berada di Pangkalpinang,” ujarnya.

Ia menyebut sejumlah lokasi usaha dan hotel ikut masuk dalam kawasan IUP tersebut, di antaranya restoran seafood Mr. Adox, Hotel Aston, dan Emerald Bangka Hotel.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan keraguan bagi investor maupun pelaku usaha yang ingin menanamkan modal di Pangkalpinang.

“Ini tentu mengganggu ketertiban atau rasa orang mau berusaha ketika masih ada IUP PT Timah di Kota Pangkalpinang,” katanya menegaskan.

Karena itu, Pemkot Pangkalpinang meminta kawasan IUP tersebut dapat dikeluarkan dari RTRW maupun wilayah pertambangan di Kota Pangkalpinang.

“Oleh karena itu kami sepakat, Pak Gubernur, bahwa ini perlu dipertanyakan atau bisa tidak dikeluarkan dari wilayah kami karena Pangkalpinang adalah zero tambang,” ujar Mie Go.