Jakarta (Antara Babel) - Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang akrab
disapa Tuan Guru Bajang (TGB), menilai sistem ekonomi berbasis syariah
merupakan solusi penguatan ekonomi rakyat.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penguatan
sektor ekonomi kerakyatan perlu dipertajam dan direalisasikan secara
masif dan merata sebagai jalan keluar agar rakyat merasa puas dengan
pemerintahan sekarang.
Tuan Guru memaparkan fokus Pemerintahan Jokowi-Kalla pada
pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang
berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.
"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa
memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi
kerakyatan yang merata," katanya.
TGB menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga
sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat
bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan
ekonomi.
Selain itu, lanjutnya, koordinasi antara Menteri Pertanian dan
BUMN-BUMN sektor pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya
harganya bisa terus stabil, menjadi kunci pengendalian harga pangan.
"Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting
untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujar Tuan Guru.
TGB menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga
seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan
bisa berjalan cepat.
Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan
infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta
pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.
Sebab, kata TGB, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional.
Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi
masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya
sektor-sektor lain.
Menurut Tuan Guru, berdasarkan data lembaga survei seperti
KedaiKOPI, SMRC dan Indikator, kinerja Pemerintahan Jokowi menjelang
tahun ketiga menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan kepuasan.
Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal
kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu
baik.
"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik
yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan
ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang
notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.
TGB juga mengatakan pola layanan keuangan syariah bisa menjadi
solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.
Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya
bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan
perbankan.
"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di
masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik
bisa terwujud," jelas Tuan Guru.
Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah PhD.
Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu
lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan
seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat
di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan
sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke
perbankan.
Selain itu, ia mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi
program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun
pedesaan.
"Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis.
Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi
program, sehingga alokasi resources lebih tepat sasaran dan lebih
berdampak," kata Firmanzah.
Fiz, panggilan Firmanzah, juga berharap dalam sisa dua tahun
Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah
dalam program pembangunan infrastruktur.
"Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan
infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal
menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan
daya beli," ujarnya.
TGB: Ekonomi Syariah Solusi Penguatan Ekonomi Rakyat
Minggu, 22 Oktober 2017 20:21 WIB