Pelanggar hak anak itu bernama ujian nasional

Jakarta (Antaranews Babel) - Pelaksanaan ujian nasional pada setiap akhir jenjang pendidikan yang dilakukan setiap tahun seolah selalu menjadi momok bagi pelajar di Indonesia.

Ungkapan-ungkapan seperti "belajar tiga tahun tetapi kelulusannya ditentukan hanya dalam tiga hari" atau "jangan menguji ikan untuk memanjat pohon" seolah selalu muncul setiap tahun dalam pelaksanaan ujian nasional.

Begitu pula pada pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2018 tingkat SMA/MA yang dilaksanakan pada pekan kedua April yang diramaikan dengan keluhan para siswa tentang betapa sulitnya soal ujian mata pelajaran matematika.

Keluhan itu disampaikan melalui berbagai media sosial, bahkan dengan menyebut langsung akun media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca : Artikel - Soal matematika UNBK yang bikin gaduh
Baca juga: Mendikbud tegaskan UNBK tidak rugikan siswa

Beberapa bahkan menyampaikan keluhan itu secara serius dengan mengadukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang akhirnya menyatakan soal UNBK matematika tingkat SMK/MA 2018 sebagai bentuk malpraktik pendidikan dan melanggar hak-hak anak.

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti mengatakan pihaknya tidak membuka posko pengadukan terkait pelaksanaan UNBK tingkat SMA/MA.

Namun, pengaduan yang masuk cukup banyak baik melalui aplikasi perpesanan instan, perpesanan media sosial maupun telepon langsung.

Pengaduan berasal dari Tangerang, Tangerang Selatan, Cikarang, Bekasi, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Pengadu berasal dari sekolah negeri maupun swasta.

Hal-hal yang dikeluhkan antara lain soal UNBK matematika yang sangat sulit, tidak cukup waktu mengerjakan karena langkah yang banyak dan rumit dan soal tidak sesuai kisi-kisi.

"Ada siswa yang mengadu menyatakan hanya meyakini jawaban benar sekitar lima hingga 10 dari 40 soal yang diujikan," kata Retno.

Ketika digali lebih lanjut, para siswa pengadu mengaku tidak pernah mendapatkan soal jenis itu dalam proses pembelajaran dan penilaian selama tiga tahun di SMA.

"Menguji anak-anak dengan soal yang materi dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan adalah malpraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi," kata Retno.

Retno mengatakan malpraktik di bidang kedokteran bisa menimbulkan kematian terhadap pasien, malpraktik di bidang pendidikan bisa merugikan siswa dan menghambat kualitas pendidikan.

Meskipun memuji karena berani meminta maaf secara terbuka setelah terdapat kritik pedas dari para peserta UNBK, Retno menyesalkan penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang mengatakan soal matematika UNBK memang dibuat sulit.

"Soal dibuat sulit karena termasuk jenis soal Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Padahal, sulit atau mudahnya sebuah soal tidak bisa ditentukan dari teks atau konteks soal," tuturnya.

Menurut Retno, secara metodologis tingkat kesulitasn soal ditentukan secara statistik, yaitu berapa siswa yang menjawab benar, salah atau tidak menjawab dari populasi atau sampel yang diteliti.

Sederhananya bila banyak siswa menjawab benar, berarti soal itu mudah, begitu pula sebaliknya. Padahal, hasil UNBK matematika SMA belum diketahui hasilnya.
        
Tipe Penalaran

Retno mengatakan soal tipe HOTS yang diterapkan pada UNBK mata pelajaran matematika bukan berarti harus sulit, melainkan lebih mengedepankan penalaran siswa.

"Soal tipe HOTS dalam bahasa cetak biru ujian dikenal dengan kode L3 yang artinya soal tipe penalaran. Jadi bukan berarti soalnya harus sulit," katanya.

Retno mengatakan, berdasarkan referensi yang didapat, ciri utama soal dengan kode L3 adalah mencoba menghindari soal yang bertipe sekadar ingatan, tetapi menuntut siswa berpikir dan menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari pada situasi baru tidak mereka kenal.

Baca: Pemerhati: proses belajar belum mampu hidupkan nalar
Baca juga: Mendikbud: pemberian bobot UNBK matematika berbeda


Dalam soal berkode L3, tidak ada algoritma tunggal yang tersedia untuk menjawab karena siswa harus melakukan proses berpikir analisis, sintesis, menilai dan mengambil keputusan atas masalah yang disodorkan dalam soal.

Hal itu berbeda dengan soal sulit. Soal dikatakan sulit bila dalam menjawabnya memerlukan banyak langkah penyelesaian, banyak variabel yang tidak diketahui dan biasanya menggunakan banyak operasi matematika untuk menyelesaikannya.

Karena itu, soal tipe HOTS bukan berarti soalnya harus sulit, melainkan harus aplikatif karena menuntut siswa menggunakan penalaran.

"Masalahnya, siswa belum diajarkan soal tipe penalaran dengan tipe HOTS, tetapi sudah diuji dengan soal seperti itu," katanya.
    
Perlakuan Salah

Pelaksanaan ujian nasional yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada anak, orang tua dan sekolah dapat digolongkan sebagai perlakuan yang salah oleh negara terhadap anak di bidang pendidikan.

"Setiap proses pendidikan dilakukan dengan berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak," kata Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Elvi Hendrani.

Elvi mengatakan demi pemenuhan hak-hak anak, maka lembaga pendidikan harus melaksanakan proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan semua anak di sekolah terlindungi dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Elvi menilai pengaduan para peserta UNBK terhadap materi ujian matematika yang diterima KPAI dan kritikan yang disampaikan melalui media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan ketidaknyamanan anak dalam melaksanakannya.

"Ketidaknyamanan itu juga dirasakan dengan jelas oleh sekolah dan orang tua yang akhirnya melakukan banyak kegiatan dan perilaku di luar kebiasaan dan tidak berhubungan langsung dengan upaya pencapaian tujuan ujian nasional," tuturnya.

Kegiatan dan perilaku yang tidak berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan ujian nasional itu antara lain berdoa bersama sampai menangis dan anak bermaaf-maafan dengan orang tua dan guru.

"Hal-hal itu justru menambah stress bagi anak, orang tua dan sekolah," ujarnya.

Karena itu, Elvi meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melihat dan meninjau kembali pelaksanaan ujian nasional berdasarkan tujuan, proses, dampak, dan cara pelaksanaannya.

Baca : Mendikbud: masalah di UNBK sangat klasik
Baca juga: Mendikbud minta maaf terkait kesulitan UNBK