Batam (Antaranews Babel) - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPPPAPMD) Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Benny Supratama membantah menerima setoran dari perangkat desa peserta Bimtek Penyuluhan dan Penangganan Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
"Kalau masalah biaya yang digunakan untuk perorang atau perdesa itu semua Apdesi yang ngatur, kita hanya mendampingi saja," kata Benny Supratama di Batam, Senin.
Ia mengatakan kegiatan bimtek perangkat desa digelar di Planet Holiday Hotel dan Residence Batam dimulai Senin (30/4) hingga Jumat (4/5), dalam rangka Penyuluhan dan Penangganan Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
"Itu semua urusan Apdesi kita hanya melakukan pendampingan saja, bukan yang mengelar kegiatan tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan bimtek ini bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Potensi Kemandirian Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, agar para aparatur desa dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat.
"Kalau mengenai setoran itu maksudnya setoran apa, dinas bukan penyelenggara hanya mendampingi. Sekali lagi kami hanya mendampingi kalau masalah administrasi itu urusan Apdesi," tegasnya.
Ia berharap dengan bimtek ini kapasitas apartur desa dapat meningkat sehingga permasalahan hukum di desa dapat diatasi.
"Semoga dengan adanya bimtek ini dapat mengatasi permasalahan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa," harapnya.
Sementara itu Ketua Apdesi Ahmad Basahir ketika dikompirmasi mengenai uang setoran para aparatur desa yang berangkat ke Batam untuk Bimtek belum memberikan jawaban.
Salah seorang warga Toboali Musdarsyah mengatakan kalau setiap orang setor Rp6 juta dikalikan dengan 50 orang saja dari 50 desa, maka nilainya sudah mencapai Rp300 juta.
"Nilai itu jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi keuangan yang selama ini selalu diutamakan,bagaimana ini bisa terjadi padahal kegiatan ini didampingi pihak dinas yang faham mengenai sistem keuangan," katanya.
Menurut dia uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain bukan bimtek di luar kota.
"Sebaiknya pihak pemda memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana desa bukan turut serta dalam kegiatan itu," katanya.
