Babel siapkan strategi tingkatkan angka indeks demokrasi

Pangkalpinang  (Antaranews Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempersiapkan rencana strategis untuk meningkatkan dan mengawal angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sebagai pengukur tingkat perkembangan dan kemajuan demokrasi di daerah itu.

"Kami bekerja bersama dalam menyamakan persepsi menyusun rencana strategis untuk mendorong dan mengawal demokrasi agar lebih bagus," kata Kepala Badan Kesbangpol Babel, Tarmin AB, di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan pada 2017 IDI Provinsi Kepulauan Babel meraih peringkat keempat terbaik nasional dengan perolehan angka masuk 80,11 poin atau berada di kategori baik.

"Disini kita akan kerja bersama menyamakan persepsi untuk bisa mempertahankan angka tersebut, bahkan berupaya agar angka IDI ini dapat meningkat," ujarnya.

Menurut dia IDI merupakan alat ukur perilaku kehidupan demokrasi masyarakat, karena perilaku masyarakat tidak dapat direkayasa. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengolah dan pengumpul data bekerja dengan profesional dan objektif tentang apa yang terjadi di lapangan yang memberi penilaian terhadap angka IDI di daerah.

Angka IDI dilihat dari tiga aspek, 11 variable dan 28 indikator. Tiga aspek itu yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Dan deskripsi skor aspek ada tiga, yaitu buruk dengan skala 0-60, sedang dan tinggi berada di skala 70-100.

Banyak faktor yang dapat menurunkan angka IDI, seperti partisipasi politik yang menurun, ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pengadilan, kericuhan yang terjadi di masyarakat bahkan jika kepala daerah membuat kebijakan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi nilai IDI suatu daerah.

"Kita harus menyamakan persepsi. Jika angka IDI bagus, negara lain akan menganggap nilai demokrasi kita yang bagus berarti daerah kita aman dan humanis. Para investor yang ingin berinvestasi tidak akan ragu lagi," ujarnya.

Anggota Dewan Ahli IDI sekaligus Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, tujuan pemerintah menganalisis kelemahan dan kekuatan praktik demokrasi di Indonesia untuk dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan kemajuan nilai demokrasi.

"Hasil IDI bukan angka, namun alat untuk referensi perencanaan pembangunan dan politik serta menjadi target pembangunan jangka menengah nasional," ujarnya.