Muntok (Antara Babel) - Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menegaskan mulai tahun depan pemkab setempat tidak perlu menganggarkan lawatan untuk wartawan karena dinilai tidak mendesak.
"Lebih baik anggaran itu disalurkan untuk membantu kelompok usaha masyarakat yang sampai saat ini masih sulit berkembang karena kekurangan modal usaha," ujar Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bangka Barat, Husni di Muntok, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pemkab melalui Bagian Humas dan Protokol menganggarkan kegiatan lawatan ke luar daerah dengan mengajak para wartawan yang setiap hari meliput di daerah itu dengan anggaran yang cukup besar.
"Setiap kali melawat menghabiskan anggaran sekitar Rp100 juta. Ini cukup besar dan akan lebih bermanfaat jika anggaran itu dialokasikan untuk kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan," ujar Husni.
Selain pertimbangan tersebut, menurut dia, penolakan lawatan juga didasari masih minimnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahunnya hanya sekitar Rp600 miliar.
Menurut dia, studi banding atau lawatan dengan melibatkan wartawan setiap tahun selalu dianggarkan dari Bagian Humas dan Protokol, namun mengingat APBD defisit maka kegiatan tersebut lebih baik ditiadakan.
"Penolakan ini sudah kami bahas bersama kawan-kawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Bangka Barat, dan kami berharap pihak yang berkepentingan dalam hal ini bisa memakluminya," kata dia.
Ia mengatakan, penolakan tersebut sebelumnya sudah dibicarakan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, dan akan segera diajukan ke Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab setempat.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 juta setiap tahun tersebut lebih baik dan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi warga miskin atau bantuan modal kelompok usaha masyarakat.
"Dalam hal ini bukan berarti lawatan tidak bermanfaat, namun untuk saat ini belum mendesak dan anggaran sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat miskin," tegasnya.
Husni juga mengajak para pejabat di daerah itu agar bisa menghemat anggaran, salah satunya adalah mengurangi perjalanan dinas.
Ia mengatakan, Bangka Barat hanya memiliki APBD Rp600 miliar. Jumlah tersebut belum cukup menyejahterakan warganya karena usulan pembangunan dari masyarakat jumlahnya mencapai Rp1 triliun. Jika kondisi tersebut dibarengi dengan efisiensi anggaran oleh pemkab, diyakininya dengan APBD yang ada akan mampu menyejahterakan masyarakat.
"Kami berharap para pejabat di Kabupaten Bangka Barat juga tidak 'doyan' dinas luar," kata dia.
