#SENGKETA

Kami memiliki 1664 berita tentang sengketa

Bawaslu Pangkalpinang perkuat integrasi data pemilih lintas lembaga untuk pengawasan PDPB 2025

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ...

Ratusan dokter kawal sidang perdana dr. Ratna di PN Pangkalpinang

Ratusan dokter dan tenaga medis menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, untuk mengawal sidang perdana ...

Kanwil Kemenkum Babel harmonisasi enam Raperkada Bangka Selatan

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi enam Raperkada Kabupaten Bangka Selatan, guna ...

Kemenkum Resmikan Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan Gorontalo

Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo. ...

Yahya Cholil Staquf bisa ajukan keberatan lewat Majelis Tahkim PBNU

Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir mengatakan Yahya Cholil Staquf bisa mengajukan keberatan atas keputusan dicopot dari Ketua Umum ...

Kanwil Kemenkum Babel ikuti pembukaan Peacemaker Justice Award 2025 secara virtual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan Pembukaan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 ...

Jawa Tengah wujudkan 100 persen Posbankum, negara hadirkan akses keadilan yang nyata bagi masyarakat

Kementerian Hukum kembali mencatat pencapaian penting dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Provinsi Jawa Tengah resmi ...

Sengketa agraria akibat SKT: Peringatan meras bagi pemerintah dan masyarakat

Sengketa tanah kembali menjadi perhatian publik di Bangka Belitung, mempertegas bahwa konflik agraria masih menjadi masalah laten ...

Sertifikat sebagai bukti terkuat dan kerentanan tanah tanpa legalitas di Bangka Belitung

Kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Kepulauan ...

Peran replik dan duplik dalam menjamin keadilan prosedural pada perkara perdata

Dalam praktik peradilan perdata Indonesia, tahapan replik dan duplik kerap dianggap sekadar pelengkap administratif. Pandangan ...