Jakarta (Antara Babel) - Respons terhadap tudingan pencitraan pemerintah
dilontarkan lagi. Kali ini anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidharto
Danusubroto, mengatakan, bantuan kepada pengungsi Rohingya bukan
pencitraan, melainkan bentuk diplomasi Indonesia.
"Negara mana yang diterima oleh Myanmar? Indonesia khan? Karena sejarah yang panjang khan. Itu dari zaman Soekarno dengan U Nu. Sekarang Indonesia diterima oleh mereka khan. Kalau kita galak, kemudian ditutup, bagaimana?" kata Danusubroto, di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengungsi Rohingya membutuhkan bantuan kemanusiaan Indonesia yang mengirimkannya melalui Bangladesh.
Dengan pemerintah Myanmar, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dapat
diterima secara baik dan mengajukan formula 4+1 dalam menyelesaikan
konflik di Rakhine State.
"Mereka butuh makanan, minuman, obat-obatan dari kita. Kalau
demonstrasi saja, bisa apa? Kalau urunan uang, saya hargai. Yang
diterima Myanmar itu hanya Indonesia dan diakui oleh banyak negara,"
ucap Danusubroto.
Sementara itu, terkait isu pencitraan atas bantuan itu, dia
menjelaskan Presiden Joko Widodo bekerja keras membangun Indonesia
sesuai undang-undang.
"Beliau itu orang yang kerja, kerja. Orangnya sederhana, tidak neko
neko, tapi dicap-cap. Tolong dikesampingkan cap-cap itu. Tolong biarkan
beliau bekerja dulu," kata dia.
Dewan Pertimbangan Presiden: Bantuan ke Rohingya Bukan Pencitraan
Senin, 18 September 2017 23:17 WIB