Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya menyeragamkan data lintas sektor sebagai bentuk realisasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Data digunakan bukan hanya sebagai dasar perencanaan, namun juga untuk mengetahui perkembangan yang sudah dilakukan sehingga bisa sebagai bahan melakukan berbagai evaluasi," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Sarbini di Pangkalpinang, Sabtu.
Sebagai langkah awal mewujudkan perintah aturan tersebut, Pemkot Pangkalpinang sudah menggelar pertemuan lintas sektor penyelenggaraan statistik sektoral kegiatan forum data.
Melalui kegiatan itu, pihaknya menyampaikan pentingnya komitmen bersama untuk menyelaraskan dan pembentukan data terpadu dari seluruh instansi di daerah itu.
Menurut dia, hingga saat ini data masih menjadi permasalahan, seperti keakuratan, mutakhir maupun data yang tidak lengkap sehingga menimbulkan perbedaan.
"Masalah saat ini masih terjadi ketidakseragaman terkait format dan sebagainya sehingga seluruh instansi dan lembaga perlu mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk menciptakan Satu Data Pangkalpinang, pemerintah pusat yang memutuskan sehingga dapat memiliki satu data terpadu.
"Kami sebenarnya sudah menyiapkan portal, tetapi format belum ada keseragaman, jadi portal masih kami simpan, tetapi nanti akan dicoba," katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Ahmad Thamrin mengatakan di era pemerintahan saat ini data lebih mahal dibandingkan emas, jika ditinjau dari data itu bermakna dan komprehensif.
"Kita tidak ingin lagi, ke depan jika ada data-data yang berbeda. Semua harus data yang relevan dan akurat," ujarnya.
Thamrin mengatakan ke depan BPS akan lebih berperan dalam pembinaan pendataan sehingga tidak ada lagi kerja sama dalam merapikan maupun mengolah data.
"Kami sebagai pembina, jadi kalau salah satu OPD mau merapikan, mengolah data akan kami bimbing dan bina, kami siap membantu melakukan pelatihan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021
"Data digunakan bukan hanya sebagai dasar perencanaan, namun juga untuk mengetahui perkembangan yang sudah dilakukan sehingga bisa sebagai bahan melakukan berbagai evaluasi," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Sarbini di Pangkalpinang, Sabtu.
Sebagai langkah awal mewujudkan perintah aturan tersebut, Pemkot Pangkalpinang sudah menggelar pertemuan lintas sektor penyelenggaraan statistik sektoral kegiatan forum data.
Melalui kegiatan itu, pihaknya menyampaikan pentingnya komitmen bersama untuk menyelaraskan dan pembentukan data terpadu dari seluruh instansi di daerah itu.
Menurut dia, hingga saat ini data masih menjadi permasalahan, seperti keakuratan, mutakhir maupun data yang tidak lengkap sehingga menimbulkan perbedaan.
"Masalah saat ini masih terjadi ketidakseragaman terkait format dan sebagainya sehingga seluruh instansi dan lembaga perlu mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk menciptakan Satu Data Pangkalpinang, pemerintah pusat yang memutuskan sehingga dapat memiliki satu data terpadu.
"Kami sebenarnya sudah menyiapkan portal, tetapi format belum ada keseragaman, jadi portal masih kami simpan, tetapi nanti akan dicoba," katanya.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang Ahmad Thamrin mengatakan di era pemerintahan saat ini data lebih mahal dibandingkan emas, jika ditinjau dari data itu bermakna dan komprehensif.
"Kita tidak ingin lagi, ke depan jika ada data-data yang berbeda. Semua harus data yang relevan dan akurat," ujarnya.
Thamrin mengatakan ke depan BPS akan lebih berperan dalam pembinaan pendataan sehingga tidak ada lagi kerja sama dalam merapikan maupun mengolah data.
"Kami sebagai pembina, jadi kalau salah satu OPD mau merapikan, mengolah data akan kami bimbing dan bina, kami siap membantu melakukan pelatihan," katanya.
Editor : Adhitya SM
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2021