Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung MZ Hendra Caya menyatakan pemerintah daerah masih membutuhkan peran tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat.
"Kami masih membutuhkan tenaga mereka di tengah kondisi keterbatasan SDM," katanya di Tanjung Pandan, Minggu.
Hal ini disampaikan dia menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kemenpan RB pada tahun 2023 mendatang.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Belitung masih menunggu keputusan resmi terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
"Memang sudah ada tanda-tanda dari pemerintah pusat, namun kami menunggu keputusan resminya secara tertulis," ujarnya.
Sekda menambahkan, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer secara resmi dilakukan mulai tahun depan maka pihaknya telah berdiskusi dan menyiapkan sejumlah solusi.
"Mungkin dengan sistem outsourcing, tinggal bagaimana sistem outsourcing antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga jangan sampai merugikan mereka (tenaga honorer)," katanya.
Ia menyebutkan, kinerja tenaga honorer di daerah itu sangat luar biasa bahkan melebihi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dari dulu saya katakan ini kebutuhan kita, orang pusat kadang tidak tahu kita membutuhkan tenaga mereka seperti petugas kebersihan ratusan orang, personel Satpol PP 98 orang dan Damkar belum di OPD lain yang memang selama ini kami kekurangan SDM," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022
"Kami masih membutuhkan tenaga mereka di tengah kondisi keterbatasan SDM," katanya di Tanjung Pandan, Minggu.
Hal ini disampaikan dia menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kemenpan RB pada tahun 2023 mendatang.
Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Belitung masih menunggu keputusan resmi terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.
"Memang sudah ada tanda-tanda dari pemerintah pusat, namun kami menunggu keputusan resminya secara tertulis," ujarnya.
Sekda menambahkan, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer secara resmi dilakukan mulai tahun depan maka pihaknya telah berdiskusi dan menyiapkan sejumlah solusi.
"Mungkin dengan sistem outsourcing, tinggal bagaimana sistem outsourcing antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga jangan sampai merugikan mereka (tenaga honorer)," katanya.
Ia menyebutkan, kinerja tenaga honorer di daerah itu sangat luar biasa bahkan melebihi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dari dulu saya katakan ini kebutuhan kita, orang pusat kadang tidak tahu kita membutuhkan tenaga mereka seperti petugas kebersihan ratusan orang, personel Satpol PP 98 orang dan Damkar belum di OPD lain yang memang selama ini kami kekurangan SDM," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2022