Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto ikuti kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023, secara virtual dari Ruang Rapat Lantai II, Senin (6/3).
Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen. Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan jika ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Kemenkumham tahun 2021 bernilai 75,28, hasil tersebut naik pada tahun 2022 dengan perolehan nilai 81,8, dan tahun 2023 ditargetkan dapat memperoleh nilai 83.
Komjen Pol Andap mengingatkan jajaran jika laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia juga menyampaikan 5 hal yang harus menjadi atensi. "Pertama, tingkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu kedua tertibkan penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud, ketiga lakukan inventarisir atas pemanfaatan aset tetap (tanah), keempat lakukan akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, dan kelima intens walsekat secara berjenjang melalui gelar pembinaan," ujar Andap.
Andap berharap, melalui kegiatan ini ada peningkatan kemampuan secara individu maupun secara kolektif mengenai pengadaan barang dan jasa, serta seluruh pengelola mengetahui mekanisme dan teknis pelaksanaan serta strategi pencapaian ITKP. "Diharapkan RAB Kemenkumham tersusun dengan baik, mekanisme pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak ada mal administrasi sehingga tidak ada temuan BPK, " pungkas Andap.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Plt. Kepala Bagian Umum, Triandini Oscar, Kepala Bidang Tikim, Darori, Kepala Bidang Yankum, Adi Riyanto, serta para Kepala UPT.
Selain itu, hadir secara langsung dari Hotel Aston Bogor yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iswandi, serta 4 orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
Membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjen. Pol Andap Budhi Revianto menyampaikan jika ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) Kemenkumham tahun 2021 bernilai 75,28, hasil tersebut naik pada tahun 2022 dengan perolehan nilai 81,8, dan tahun 2023 ditargetkan dapat memperoleh nilai 83.
Komjen Pol Andap mengingatkan jajaran jika laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia juga menyampaikan 5 hal yang harus menjadi atensi. "Pertama, tingkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, lalu kedua tertibkan penatausahaan persediaan dan aset tak berwujud, ketiga lakukan inventarisir atas pemanfaatan aset tetap (tanah), keempat lakukan akselerasi penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, dan kelima intens walsekat secara berjenjang melalui gelar pembinaan," ujar Andap.
Andap berharap, melalui kegiatan ini ada peningkatan kemampuan secara individu maupun secara kolektif mengenai pengadaan barang dan jasa, serta seluruh pengelola mengetahui mekanisme dan teknis pelaksanaan serta strategi pencapaian ITKP. "Diharapkan RAB Kemenkumham tersusun dengan baik, mekanisme pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta tidak ada mal administrasi sehingga tidak ada temuan BPK, " pungkas Andap.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah, Harun Sulianto, Kepala Divisi Administrasi, Muslim Alibar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Eva Gantini, Plt. Kepala Bagian Umum, Triandini Oscar, Kepala Bidang Tikim, Darori, Kepala Bidang Yankum, Adi Riyanto, serta para Kepala UPT.
Selain itu, hadir secara langsung dari Hotel Aston Bogor yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iswandi, serta 4 orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023