Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Herman Suhadi mengakui terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"PAD yang awalnya kita estimasikan Rp 1 miliar lebih, di perubahan hanya Rp 912 miliar. Terkoreksi kurang Rp 100 lebih juta," kata Herman kepada media usai memimpin rapat paripurna penyerahan RKUA PPAS Perubahan 2024 dan RKUA PPAS 2025 di Pangkalpinang, Kamis.
Herman mengatakan dalam rapat paripurna penyampaian RKUA PPAS Perubahan 2024 dan RKUA PPAS 2025 yang menjadi fokus saat ini adalah RKUA PPAS 2024 atau yang dikenal dengan anggaran ABT atau Perubahan 2024.
Dan ini terjadi penurunan estimasi yang awalnya di perkirakan di angka Rp 3,007 triliun jadi Rp 2,557 triliun sehingga pemerintah daerah harus bekerja keras merasionalisasi itu dan tepat dalam menentukan kebijakan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.
"Jadi terjadi penurunan karena kita tahulah ekonomi Bangka Belitung yang kurang menguntungkan dan kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita sama-sama berharap ekonomi Babel semakin baik," ujarnya.
Herman juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel bisa menentukan kebijakan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dan memprioritaskan hak-hak rakyat.
"Hak-hak rakyat harus diprioritaskan seperti hibah agar tidak dikurangi sehingga rakyat tidak mengalami penundaan pembangunan di tahun ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"PAD yang awalnya kita estimasikan Rp 1 miliar lebih, di perubahan hanya Rp 912 miliar. Terkoreksi kurang Rp 100 lebih juta," kata Herman kepada media usai memimpin rapat paripurna penyerahan RKUA PPAS Perubahan 2024 dan RKUA PPAS 2025 di Pangkalpinang, Kamis.
Herman mengatakan dalam rapat paripurna penyampaian RKUA PPAS Perubahan 2024 dan RKUA PPAS 2025 yang menjadi fokus saat ini adalah RKUA PPAS 2024 atau yang dikenal dengan anggaran ABT atau Perubahan 2024.
Dan ini terjadi penurunan estimasi yang awalnya di perkirakan di angka Rp 3,007 triliun jadi Rp 2,557 triliun sehingga pemerintah daerah harus bekerja keras merasionalisasi itu dan tepat dalam menentukan kebijakan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat.
"Jadi terjadi penurunan karena kita tahulah ekonomi Bangka Belitung yang kurang menguntungkan dan kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita sama-sama berharap ekonomi Babel semakin baik," ujarnya.
Herman juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel bisa menentukan kebijakan pembangunan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dan memprioritaskan hak-hak rakyat.
"Hak-hak rakyat harus diprioritaskan seperti hibah agar tidak dikurangi sehingga rakyat tidak mengalami penundaan pembangunan di tahun ini," ujarnya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024