BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menurunkan angka stunting melalui pertemuan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama TPPS Ttingkat kabupaten Bangka Barat di ruang Batu Rakit Graha Aparatur Pemda Bangka Barat, Selasa (22/10).
Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung Nofianti mengatakan Monev TPPS Tingkat Kabupaten Bangka Barat ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana intervensi lintas sektoral terhadap percepatan penurunan Sstunting dan langkah apa saja yang dapat dilakukan di batas akhir pelaksanaan program PPS.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Bangka Barat, M.Irsal mewakili Ketua TPPS Bangka Barat menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemda Bangka Barat setelah membuka kegiatan monev dalam percepatan penurunan stunting.
Hasil riskesdes 2018 ada sebanyak 33,2% balita stunting di Kabupaten Bangka Barat dengan lokus 10 desa di tiga Kecamatan. Berdasarkan data SKI Tahun 2023 dibandingkan dengan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan sebesar 0,1%.
"Sedangkan berdasarkan data EPPGBM mengalami penurunan setiap tahunnya dimana prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data EPPGBM per April 2024 sebesar 7,3%," ujarnya.
Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Bangka Barat yakni menggelar kegiatan dokter spesialis natak kampung, dimana para dokter spesialis Anak dan spesialis kandungan didatangkan ke desa untuk bertemu langsung mengatasi permasalahan masyarakat di desa dan Bik Cantek yang mengedepankan edukasi, pemeriksaan terpadu dan pemberian surat keterangan sehat bagi calon pengantin.
Selain itu, peran CSR mitra dari Bank Sumselbabel berupa pemberian PMTA selama 6 (enam) bulan sebesar 200rb perbbulan kepada 50 Baduta stunting yang ada di Kecamatan Simpang Teritip.
Direktur Pasca Sarjana Universitas Anak Bangsa Kepulauan Babel, Dedek Sutinbuk dalam diskusi menyampaikan telah melakukan riset bahwa angka stunting di Kecamatan Simpang Teritip dengan dua desa lokus Desa Simpang Tiga dan Desa Kundi.
Pihaknya melakukan pendampingan di tingkat RT karena jumlah balita lebih terukur. Kami juga memberikan pelatihan bagi kader-kader Posyandu. Kegiatan ini kami beri nama RKDUTA (RT Kawal Baduta).
"Harapan kami desa-desa yang masih ditetapkan sebagai lokus stunting dapat diterapkan RKDUTA agar percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat dapat tercapai dengan maksimal," jelas Dedek.
Program Manager Bidang Data Pemantauan dan Evaluasi Satgas Stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bianglala menyampaikan perlu adanya perbaikan indikator-indikator yang ada di laporan TPPS dan dapat diinput secara lengkap di web monev Bangda sesuai dengan bidangnya masing-masing.
"Hal ini diperlukan koordinasi antara TPPS Kabupaten, Kecamatan hingga Desa. Laporan ini yang akan menjadi dasar capaian indikator Perpres 72, RAN PASTI, 5 Pilar Stranas yang akan dilaporkan ke TPPS Provinsi," ujarnya.
Ketua Tim Kerja Hubal, AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Babel, Asmira Masnun, memberikan masukan kepada TPPS Kabupaten Bangka Barat.
"Harapannya agar mereka segera melaksanakan rapat koordinasi TPPS Kabupaten Bangka Barat guna menyinergikan program kerja lintas sektoral sehingga langkah-langkah percepatan penurunan stunting yang telah disusun dapat segera direalisasikan sehingga angka prevalensi stunting di Bangka Barat dapat turun di akhir 2024," tutupnya.
