Pangkalpinang (Antara Babel) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berharap Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat segera memvalidasi data peserta Jamkesmas agar dana jaminan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran.
"Data Jamkesmas yang ada di PT Askes saat ini adalah data Jamkesmas tahun 2013, sehingga dikhawatirkan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum terdata untuk menerima dana yang telah dianggarkan pemerintah itu," ujar Wakil Ketua Fraksi KSBB DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, Rabu.
Dia mengatakan, akibat data yang tidak valid pernah terjadi peserta Jamkesmas yang sudah meninggal masih terdaftar atau tidak ada laporan yang jelas ke PT Askes yang selama ini sebagai penyelenggara.
Berdasarkan informasi yang didapat, jelas dia, BPJS memiliki tiga sasaran salah satunya masyarakat yang sudah terdaftar pada Jamkesmas.
"Masyarakat yang sudah terdaftar di Jamkesmas diharapkan segera menanyakan persoalan ini ke BPJS ataupun ke Pemerintah Kota Pangkalpinang khususnya Dinas Sosial sebagai sumber datanya apakah mereka sudah bisa memiliki kartu BPJS tersebut," ujarnya.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini DPRD Kota Pangkalpinang belum mendapatkan informasi mengenai berapa jumlah pasti penerima Jamkesmas di daerah itu, namun berdasarkan data dari pusat jumlahnya hampir sama dengan jumlah pada 2013.
"Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah apakah data Jamkesmas berdasarkan data 2013 tersebut sudah benar-benar divalidasi atau belum oleh pemerintah kota," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Pangkalpinang seharusnya mempercepat proses pendataan masyarakat penerima program itu sehingga mereka dapat segera menikmati jaminan kesehatan tersebut.
"Pendataan itu merupakan tanggung jawab pemerintah kota karena program kesehatan nasional ini merupakan program pemerintah pusat untuk seluruh masyarakat miskin di Indonesia," demikian Arnadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014
"Data Jamkesmas yang ada di PT Askes saat ini adalah data Jamkesmas tahun 2013, sehingga dikhawatirkan masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum terdata untuk menerima dana yang telah dianggarkan pemerintah itu," ujar Wakil Ketua Fraksi KSBB DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, Rabu.
Dia mengatakan, akibat data yang tidak valid pernah terjadi peserta Jamkesmas yang sudah meninggal masih terdaftar atau tidak ada laporan yang jelas ke PT Askes yang selama ini sebagai penyelenggara.
Berdasarkan informasi yang didapat, jelas dia, BPJS memiliki tiga sasaran salah satunya masyarakat yang sudah terdaftar pada Jamkesmas.
"Masyarakat yang sudah terdaftar di Jamkesmas diharapkan segera menanyakan persoalan ini ke BPJS ataupun ke Pemerintah Kota Pangkalpinang khususnya Dinas Sosial sebagai sumber datanya apakah mereka sudah bisa memiliki kartu BPJS tersebut," ujarnya.
Dia mengungkapkan, sampai saat ini DPRD Kota Pangkalpinang belum mendapatkan informasi mengenai berapa jumlah pasti penerima Jamkesmas di daerah itu, namun berdasarkan data dari pusat jumlahnya hampir sama dengan jumlah pada 2013.
"Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah apakah data Jamkesmas berdasarkan data 2013 tersebut sudah benar-benar divalidasi atau belum oleh pemerintah kota," katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Pangkalpinang seharusnya mempercepat proses pendataan masyarakat penerima program itu sehingga mereka dapat segera menikmati jaminan kesehatan tersebut.
"Pendataan itu merupakan tanggung jawab pemerintah kota karena program kesehatan nasional ini merupakan program pemerintah pusat untuk seluruh masyarakat miskin di Indonesia," demikian Arnadi.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2014