Pemprov Babel usulkan tutup sementara akses penerbangan dan kapal laut hingga 6 April

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan usulkan menutup sementara akses penerbangan dan kapal laut yang masuk ke Kepulauan Bangka Belitung dalam  sepekan mendatang, 31 Maret hingga 6 April 2020.

"Penutupan sementara akses penumpang bandara dan pelabuhan ini akan kita ajukan ke Kementerian Perhubungan, sebagai upaya kita mencegah penyebaran COVID-19," kata Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan, dengan rencana penutupan sementara akses bandara dan pelabuhan ini untuk kebaikan masyarakat Babel agar terhindar dari penyebaran COVID-19. 

Jika usulan ini disetujui Kementerian Perhubungan RI, maka di tanggal 28-30 Maret penerbangan hanya akan dilakukan satu kali. Dan 31 Maret sampai dengan 6 April itu tidak ada akses untuk penumpang bandara maupun kapal laut.

Setelah itu, di 7 Maret 2020 dan seterusnya sesuai kondisi, penerbangan hanya dibuka dari Jakarta ke Pangkalpinang saja, dari daerah lain tidak diizinkan masuk ke Pangkalpinang. 

"Kita harap masyarakat jangan resah, karena ini bukan lockdown, hanya penutupan yang bersifat sementara agar COVID-19 ini bisa kita cegah. Penutupan juga tidak langsung, jadwal penerbangan akan diatur oleh pihak internal maskapai," ujarnya.

Sementara itu, untuk akses pelabuhan Pangkalbalam dan Tanjung Ruh akan tetap melayani kegiatan rutin untuk sembako dan barang logistic lainnya, namun tidak boleh membawa penumpang.

Di pelabuhan Muntok juga hanya ada kapal roro yang boleh beroperasi siang hari, yang lain di tutup seperti Sungaiselan dan pelabuhan kecil lainnya.

"Semua kapal tidak boleh membawa penumpang untuk tujuan Bangka maupun Belitung. Petugas yang membawa barang akan kita berikan SOP," ujarnya.

Naziarto menambahkan, apapun hasil usulan yang dirapatkan bersama ini, keputusan lebih lanjut ada di Kementerian Perhubungan RI dan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman akan langsung menyampaikan surat resminya.

"Keputusan ini adalah keputusan bersama pihak terkait dan masyarakat Bangka Belitung, yang akan kita ajukan ke Menteri Perhubungan RI," ujarnya.