Kupang (Antara Babel) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmar Atang mengatakan pengangkatan Pramono Anung sebagai Ketua DPR tandingan telah membuka konflik baru yang lebih tajam di parlemen, pascapelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.
"Kekisruhan yang terjadi di DPR oleh ketua fraksi PPP dan dilanjutkan dengan kekecewaan KIH atas penetapan alat kelengkapan yang berujung pada mosi tidak percaya KIH terhadap pimpinan DPR dan mengangkat Pramono Anung sebagai Ketua DPR tandingan telah membuka konflik baru yang lebih tajam di parlemen pascapelantikan Jokowi sebagai presiden," kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kisruh di DPR yang berbuntut pada mosi tidak percaya dan pengangkatan pimpinan DPR tandingan.
Menurut dia, rivalitas antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ternyata belum berakhir.
Bahkan lebih parah, karena tidak hanya sekedar kekuasaan tetapi telah melibatkan gengsi dan harga diri.
"Apa yang dilakukan oleh KIH menggambarkan bahwa mereka mengalami kebuntuhan berpikir secara konstitusional sehingga mengambil langka yang tidak elegan," katanya.
Dia mengatakan, KIH atau identik dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu tidak harus menjadi oposan di parlemen.
Mengenai pertemuan elit di luar parlemen, dia mengatakan, walau di luar parlemen para elit dari dua kubu koalisi telah bertemu dan mencairkan kebekuan komunikasi, ternyata tadak berdampak pada relasi antarelit di parlemen.
Hal ini terbukti dengan adanya kisruh di parlemen yang masih terus berlanjut dan sikap ini tentu mengorbankan kepentingan rakyat, yang telah memberikan amanat kepada mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, katanya.
