Mentok, Babel (ANTARA) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi dengan target partisipasi 77,5 persen itu dinilai terlalu tinggi. Kendati demikian, masih ada peluang untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat itu.
Pernyataan akademikus Universitas Bangka Belitung Ranto, M.A. itu bukan tanpa alasan karena berdasarkan data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2015 tingkat partisipasi pemilih sebanyak 66,4 persen dari 127.706 pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT), atau sebanyak 84.796 orang yang menggunakan hak pilihnya.
Pilkada 2015 tanpa pandemi, partisipasi pemilih jauh di bawah target. Pada pilkada sekarang bisa di angka yang sama, dia menilainya merupakan prestasi luar biasa.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, pemerintah daerah, media massa, dan para akademikus sudah cukup maksimal menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepemiluan, salah satunya juga untuk memenuhi target tersebut.
Upaya tersebut belum cukup mampu meyakinkan karena, menurut Ranto, masih ada peluang lain yang bisa menjadi andalan untuk mendongkrak partisipasi pemilih hingga memenuhi target nasional 77,5 persen dari 134.414 pemilih yang terdata dalam DPT Pilkada 2020.
Pasangan kandidat merupakan magnet utama bagi pemilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS). Mereka harus mampu meyakinkan warga, terutama kepada calon pemilih, dengan berbagai program yang kelak kalau terpilih ada manfaatnya bagi rakyat.
Program yang dijanjikan pasangan calon disarankan yang langsung bisa dirasakan dan mampu mengatasi berbagai permasalahan kekinian yang membutuhkan eksekusi cepat dan tepat.
Pada saat ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena dampak pandemi COVID-19, misalnya, bagaimana cara cepat paslon mengatasi permasalahan dalam program jangka pendek, kemudian membangun kembali perekonomian daerah melalui program 5 tahun ke depan.
"Ini isu menarik. Jika janji politik masuk akal, mudah direalisasikan, dan memberi solusi tepat mengatasi permasalahan ada, tentu akan menjadi pertimbangan khusus pemilih datang ke TPS," kata Ranto.
Tim pemenangan juga memiliki peran dalam menyampaikan pesan itu agar mudah dipahami, perlu lebih kreatif, jelas, dan lugas dalam penyampaian visi, misi atau janji politik peserta pilkada.
Sikap kurang peduli masyarakat terhadap setiap gelaran pilkada bisa disebabkan adanya keterbatasan akses informasi yang disampaikan paslon.
Untuk itu, ketersediaan waktu sekitar 2 pekan untuk kampanye harus dimanfaatkan maksimal, gencarkan sosialisasi secara masif sampai kampung-kampung.
Pemanfaatan teknologi juga penting karena saat ini ada berbagai keterbatasan untuk menggelar kampanye tatap muka, paslon dan tim sukses perlu memahami situasi dan perubahan kebiasaan atau budaya masyarakat.
Tim pemenangan perlu lebih jeli melihat peluang dan memanfaatkan momentum kebiasaan baru, yaitu dengan manfaatkan teknologi, memberikan konten kreatif, menarik, dan kekinian.
"Sekarang tergantung pada paslon dalam membangun image sehingga pemilih merasa penting datang ke TPS untuk memilih dia," kata Ranto.
KPU Melayani
Seluruh tahapan pilkada yang berlangsung dalam pembatasan karena pandemi COVID-19 tidak menyurutkan KPU Kabupaten Bangka Barat melakukan pelayanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Berbagai cara dan pola sosialisasi dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi jelas terkait dengan kepemiluan yang ujungnya mengajak pemilih sukarela datang ke TPS.
Sosialisasi di kelompok masyarakat, kata anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Yulizar, sudah dilakukan, seperti kelompok perempuan, pinggiran, disabilitas, pemilih pemula, lanjut usia, tokoh masyarakat, dan pemuka agama.
Selain itu, penyelenggara juga menggencarkan sosialisasi dan edukasi melalui program Natak Kampong dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga di pelosok dan kegiatan Betason, yaitu kegiatan diskusi terbuka dengan mengundang kelompok warga.
Natak Kampong, lanjut dia, pihaknya mendatangi dusun-dusun untuk memberikan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS, 9 Desember 2020.
Hal ini beda dengan Betason karena KPU mengundang praktisi sebagai narasumber untuk membahas kepemiluan yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang hangat dibicarakan publik.
Para tukang ojek yang memiliki mobilitas tinggi, setiap hari keliling kota melayani pengguna jasa juga dimanfaatkan sebagai mitra sosialisasi.
Awalnya para tukang ojek dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman kepemiluan. Setelah cukup paham, mereka diberi bantuan rompi yang di bagian belakangnya bertuliskan 9 Desember 2020, tanggal pemungutan suara. Rompi yang cukup keren dan aman itu bisa digunakan setiap hari.
"Tulisan cukup jelas dan mudah dibaca, minimal oleh pengguna jasa ojek," ujar Yulizar.
Kreativitas penyelenggara tidak berhenti sampai di situ, mobil operasional warna hitam yang biasanya selalu bersih, saat ini sudah penuh ditempel stiker bertuliskan ajakan memilih.
Mobil operasional setiap hari keliling, sejenak berhenti di pusat keramaian agar pesan yang disampaikan dibaca warga.
Pada masa tenang selama 3 hari, KPU sudah menyiapkan dua kegiatan sosialisasi untuk mengingatkan dan mengajak warga memilih, yaitu menggunakan mobil kreatif berpengeras suara yang akan berkeliling di seluruh kecamatan dan spanduk berjalan.
Kegiatan spanduk berjalan akan dilaksanakan di setiap simpang empat yang ada lampu merah dengan melibatkan para sukarelawan.
KPU melakukan koordinasi dengan satlantas agar kegiatan tersebut tidak mengganggu pengguna jalan raya.
Berbagai kegiatan kreatif tersebut dilakukan untuk melengkapi kegiatan sosialisasi konvensional yang sudah dilakukan selama ini, baik melalui spanduk, baliho, maupun media sosial.
Sesuai dengan tagline #KPUmelayani, pihaknya ingin memberikan informasi seluas-luasnya melayani keingintahuan masyarakat dan menjamin hak pilih dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
Pondok Cerudik Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat memiliki cara berbeda, atau sesuai dengan kewenangan pengawas.
Upaya mencapai target partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi beserta jajarannya berupaya meningkatkan kepedulian warga melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu. Hal ini diharapkan bakal tingkatkan partisipasi pemilih.
Salah satu kegiatannya adalah Pondok Cerudik, tempat berkumpul dan berdiskusi para petugas pengawas bersama para mahasiswa yang akan melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada 2020.
Pondok Cerudik difungsikan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Petugas dan mahasiswa yang berkumpul melakukan berbagai kegiatan edukasi kepemiluan, seperti pendidikan politik, pemantauan, hingga proyek pengumpulan data akademis.
"Titik tekannya adalah pemahaman aturan pilkada. Jika pemilih paham aturan, yang bersangkutan akan ikut melakukan pengawasan dan secara sukarela ikut proses pemilu," kata Rio.
Pondok Cerudik disediakan di setiap kecamatan dengan melibatkan para mahasiswa lima perguruan tinggi di Bangka Belitung, petugas pengawas kecamatan, kelurahan/desa, dan petugas pengawas TPS.
Selain Pondok Cerudik, Bawaslu juga membentuk forum warga di seluruh desa dan kelurahan sebagai tempat menjaring berbagai temuan potensi masalah dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada.
Keberadaan forum warga cukup efektif dan efisien mengatasi permasalahan, seperti temuan adanya warga belum masuk daftar pilih dan pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai.
Melalui forum warga, setiap permasalahan segera ditangani secara berjenjang dan dikawal, misalnya warga yang belum masuk daftar pemilih akan segera diusulkan dan dikawal sampai petugas memasukkan nama warga tersebut dalam daftar pemilih.
Bagi warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dibantu mengurus mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Selain itu, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Rio yakin peningkatan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi akan sejalan dengan meningkatnya partisipasi dan pemilu yang makin berkualitas.
Pemkab Tidak Diam
Target tinggi yang dicanangkan sejak awal mendorong Pemkab Bangka Barat ikut bergerak membantu mendongkrak tingkat partisipasi pemilih.
Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan kantor camat, bersama-sama melakukan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan hak pilih.
Dalam setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat, kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat Yusup Yudono, pihaknya tidak pernah lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih.
Pemkab juga sudah memasang banyak spanduk dan baliho berisi ajakan memilih di lokasi-lokasi strategis. Ditambah lagi, pengumuman melalui portal resmi yang dikelola Diskominfo.
Untuk menyukseskan Pilkada 2020, pihaknya mengajak warga tidak takut datang ke TPS karena semua tata cara pemilihan akan diawasi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, berbagai upaya kreatif sudah dilakukan KPU, Bawaslu, dan Pemkab Bangka Barat untuk mengajak warga memilih.
Kejelian paslon dan tim pemenangan melihat peluang dan memanfaatkan momentum akan sangat berpengaruh sehingga pemilih merasa penting datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020.
