Pangkalpinang, 11/2 (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), akan meresmikan kawasan khusus dalam upaya mempercepat realisasi investasi di daerah itu.
"Dalam waktu dekat ini, Gubernur Babel, Eko Maulana Ali akan meresmikan KPI di wilayah Kabupaten Bangka Barat, khususnya kawasan industri Tanjung Ular," ujar Kepala Bappeda, Nazarlius di Pangkalpinang, Senin.
Ia menjelaskan, pembentukan KPI ini untuk mempercepat dan mengefisienkan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah daerah di setiap koridor yaitu pengembangan kelapa sawit, pengembangan industri, bahan tambang agar tidak terjadi tumpang tindih.
"Nanti, ada delapan investor diantaranya PT Timah, perusahaan pengolahan minyak, batu bara yang akan beroperasi di Bangka Barat sebagai salah satu kawasan perhatian khusus," ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini, kami sudah mendapat usulan dari Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang untuk dijadikan kawasan perhatian investasi.
"Saat ini, kami sudah mengidenfikasi delapan kawasan di kabupaten/kota untuk dijadikan KPI, sehingga investor dalam negeri dan luar negeri mudah menanamkan modalnya di kawasan tersebut," ujarnya.
Menurut dia, kasawan industri di Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat dijadikan KPI karena sudah ada investor dari PT Timah mengolahan tin chemical dan produk turunan lainnya yang memiliki wacana besar sekali.
"Saat ini, wacana tin chemical tersebut menurun dan kami berharap dengan KPI ini, wacana tersebut kembali bangkit, sehingga Babel tidak lagi mengekspor bijih timah dan turunannya dalam bentuk bahan baku tetapi sudah dalam bentuk produk sehingga akan menambah nilai tambah produk dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, penetapan suatu kawasan menjadi KPI meliputi total nilai investasi pada setiap KPI yang nilainya signifikan, keterwakilan kegiatan ekonomi utama yang berlokasi pada setiap KPI.
Selain itu, dukungan pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap sentra-sentra produksi di masing-masing KPI, kesesuaian terhadap beberapa kepentingan strategis (dampak sosial, dampak ekonomi, dan politik) dan arahan pemerintah, serta jumlah sentra produksi/kegiatan investasi yang sudah divalidasi.
"Kami hanya sebagai fasilitator untuk mempercepat realisasi investasi dan diharapkan KPI ini akan mempercepat pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
