Sungailiat,Bangka (ANTARA) - Penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di Tanah Air bahkan di dunia selama satu tahun, berdampak kolektif terhadap kondisi kehidupan masyarakat secara menyeluruh baik di bidang, kesehatan, sosial dan ekonomi, pendidikan serta sektor penting lainnya.
Terutama pada aspek ekonomi, pemerintah pusat dan daerah sepakat memprioritaskan pemulihan ekonomi dengan berbagai program strategis yang terarah dan terukur disesuaikan potensi daerah masing-masing.
Dalam pemulihan sektor ini, Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil langkah cepat dengan strategi pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta industri kecil menegah (IKM).
Bupati Bangka Mulkan mengatakan, langkah cepat dan tepat dalam pemulihan ekonomi kerakyatan akibat dampak penyebaran COVID-19 yang sudah satu tahun yakni dengan menyediakan sarana pasar produk UMKM dan IKM serta penguatan permodalan pinjaman usaha dengan bunga nol persen.
Mulkan mengakui, wabah COVID-19 yang terjadi menyeluruh di Tanah Air memberikan dampak penurunan ekonomi masyarakat di daerahnya meskipun tidak begitu signifikan.
"Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka akibat COVID-19 hanya turun kurang dari satu persen," jelas bupati.
Menurunnya ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 yang hanya kurang satu persen itu menurut Mulkan tetap menjadi fokus proyeksi kerjanya.
"Guna menunjang dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM dan IKM, kami telah menyediakan sarana usaha secara terpisah disesuaikan dengan spesifikasi usaha," jelasnya.
Kegiatan usaha kuliner disediakan sarana di area musem Jalan A. Yani, usaha taylor dan kerajinan konveksi dipusatkan depan kolam renang serta galeri promosi produk UMKM “Rafika Duri” di Lingkungan Cokro dekat pusat perkotaan.
“Sarana promosi usaha sengaja kami sediakan selain mendukung percepatan pengembangan usahanya, juga mempermudah akses masyarakat atau wisatawan yang hendak membeli produk itu karena di tempat yang mudah dijangkau,” kata bupati.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Asep Setiawan mengatakan sampai dengan saat ini jumlah UMKM yang tersebar di delapan kecamatan mencapai 34.113 usaha dengan 19 sektor serta serta terdapat 3.908 industri kecil menegah (IKM).
Ribuan UMKM dan IKM itu, termasuk pula pelaku mikro yang berdiri di tengah pandemi COVID-19 yang mencapai ratusan jumlahnya. Ribuan UMKM dan IKM tersebut tersebar di delapan kecamatan atau di 62 desa dengan berbagai jenis usaha dengan 19 jenis atau sektor usaha.
“Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun tetap bermunculan usaha mikro seperti, rumah makan, kafe, warung kopi dan jenis lainnya,” kata Asep Setiawan.
Dia mengatakan, untuk menjangkau akses penjualan produk UMKM lebih luas pihaknya mengambil keputusan dengan melibatkan agen travel pariwisata, dimana pihak agen membantu mempromosikan produk UMKM ke daerah lain di Indonesia.
“Strategi ini dilakukan untuk memberikan keuntungan kedua belah pihak dimana sektor UMKM diuntungkan dengan akses penjualan lebih luas, sementera sektor kepariwisataan terdukung dengan kelengkapan produk UMKM untuk dikunjungi selain objek wisata,” jelasnya.
Asep Setiawan mengatakan agen travel sebagai mitra pelaku UMKM mendapatkan jasa sebesar 10 persen dari total hasil penjualan produk. Kedua sektor tidak bisa dipisahkan satu sama lain, produk UMKM menjadi salah satu daya minat wisatawan berkunjung disuatu daerah selain daya tarik objek wisatanya.
“Pelaku UMKM yang umumnya usaha rumah tangga sebagai sudah dapat memanfaatkan layanan teknologi informasi dengan melakukan penjualan sistem online meskipun jumlahnya belum begitu banyak,” ujarnya.
Dia mengatakan, selain memberikan pendampingan agar sektor usaha kerakyatan berjalan lancar, pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan peralatan kerja yang jumlahnya mencapai ribuan unit.
Disarankan, seluruh pelaku UMKM dari semua jenis usaha untuk dapat meningkatkan kualitas produksi mulai perizinan, keamanan, kemasan yang menarik serta harga kompetitif supaya dapat diterima oleh pasar.
“Masyarakat akan membeli suatu produk selain pertimbangan kebutuhan juga dapat dipengaruhi oleh kualitas keamanan maupun jenis kemasan yang menarik,” katanya.
Dikatakan, pelaku UMKM bidang kuliner terus mengalami peningkatkan yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Dukungan perbankan perkuat permodalan UMKM
Peranan perbankan mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan melalui program pinjaman permodalan usaha tidak dapat dipisahkan karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai kekuatan modal secara mandiri.
pemerintah daerah bekerjasama dengan pihaknya mengelontorkan dana pinjaman permodalan usaha dengan bunga nol persen melalui program kredit usaha mikro (KUM). Keberanian pemerintah daerah memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMKM merupakan bentuk komitmen membangun pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah daerah menyediakan dana untuk subsidi bunga sebesar lebih kurang Rp150 juta, dimana dana itu untuk menanggung bunga pinjaman yang kami salurkan kepada masyarakat atau pelaku UMKM,” katanya.
Dia mengatakan, besaran pinjaman disalurkan kepada pelaku UMKM setelah dianggap memenuhi syarat berdasarkan analisis di lapangan. Penerima permodalan usaha hanya diwajibkan membayar besaran pokok pinjaman selama maksimal dua tahun.
“Kami sudah menyediakan dana pinjaman sesuai besaran plafon Rp1.6 miliar dengan nilai dana pinjaman masing-masing UMKM Rp5 juta sampai Rp25 juta, pelaku UMKM atau IKM yang membutuhan pinjaman permodalan usaha sudah dapat mengajukan dari sekarang,” jelasnya.
Dukungan legislator dorong UMKM
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar memberikan dukungan penuh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui bantuan program kredit usaha mikro dengan bunga pinjaman nol persen.
“Saya memberikan dukungan penuh sikap pemerintah daerah yang memberikan keringan permodalan karena dalam kondisi pandemi COVID-19, peran UMKM sangat membantu memulihkan perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja,” jelas Iskandar.
Dia menginginkan agar penyaluran bantuan pinjaman permodalan harus dilakukan dengan skema prioritas dimana mengutamakan bagi pelaku UMKM yang sungguh-sungguh berusaha. Pemerintah pusat maupun daerah cukup serius dalam penanganan pemulihan ekonomi kerakyatan akibat terdampak penyebaran COVID-19.
“Saya optimis, ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dapat pulih bahkan tumbuh dan berkembang dengan baik jika adanya keseimbangan manajemen usaha oleh pelaku UMKM, pembinaan pemerintah berkelanjutan serta pendampingan permodalan,” katanya.
Iskandar berjanji akan memberikan dukungan politik kepada pemerintah daerah selama kebijakan program yang ditetapkannya tersebut perpihak pada kepentingan mensejahterakan masyarakat.
“Saya mendukung penuh pemerintah jika program yang direncanakan ataupun yang sudah dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Bangka,” jelasnya.
Hal penting yang juga harus dilakukan pemerintah daerah melalui lembaga terkait, untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha UMKM baik masalah teknis produksi, pemasaran sampai pada manajemen usaha.
“Pembinaan diperlukan karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang sama dalam pengelolaan usaha,” ujarnya.
