Belitung, Babel (ANTARA) - Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjung Batu Port resmi mengelola pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan itu.
"Kami harapkan PT Pelabuhan Tanjung Batu dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk jasa pelayanan kepelabuhanan dan transportasi angkutan perairan kepada masyarakat," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Badau, Senin.
Menurut dia, pengelola juga diharapkan dapat menyelenggarakan usaha kepelabuhanan secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Jadi dengan dikelolanya oleh BUMD resmi di sektor pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kami harapkan pengelolaan ini juga nantinya bisa mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Belitung dikelola oleh Dinas Perhubungan Belitung namun kondisi tersebut sangat terbatas terutama dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan.
"Karena UPT pengelola pelabuhan Tanjung RU di Dishub ada batasan terutama dalam aspek bisnis dan kewenangannya selain itu memang pemerintah tidak boleh berbisnis cukup pelayanan saja makanya kami nilai harus dikelola oleh badan usaha kepelabuhanan," katanya.
Sementara itu, Direktur PT Tanjung Batu Port, Iskandar Rosul di Tanjung Pandan, Senin mengatakan pelabuhan Tanjung Ru akan diperuntukan bagi pariwisata dan angkutan penyeberangan.
"Misalnya untuk layanan penyeberangan kapal Ro-Ro untuk "move to move", angkutan logistik dan kendaraan termasuk nantinya angkutan ekspidisi," ujarnya.
Ia mengatakan, selain itu pelabuhan Tanjung RU juga akan dilakukan pembenahan baik di sisi laut dengan anggaran senilai Rp8 miliar dan sisi darat termasuk kantor dan terminal penumpang senilai Rp1,2 miliar.
"Sebenarnya ini masih dari Balai Transportasi Darat namun diserahkan ke Dishub selaku pekerja," kata dia.
Dirinya berharap pengelolaan pelabuhan Tanjung Ru dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah itu melalui sektor kepelabuhanan.
"Kami akan mengontrol untuk pendapatan daerah kami akan buatkan pundi-pundi pendapatan secara resmi contohnya untuk akses menuju destinasi pariwsata nanti kami buatkan ketetapannya sehingga pajak parkir bisa kami bayarkan dan ditambah pajak penyebrangan dari golongan-golongan kendaraan dan lain-lain untuk menyumbang PAD," ujarnya.
